Gubernur Bali dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Serahkan DIPA & TKD Tahun Anggaran 2023

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Selasa (Anggara Pon, Warigadean) 13 Desember 2022.

Acara penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Bali, dihadiri oleh Kapolda Bali, Irjen. Pol. Putu Jayan Danu Putra, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ade T Sutiawarman, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, Makodam IX/Udayana, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, PJ Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, Bupati Jembrana, I Nengah Tamba, Bupati Karangasem, I Gede Dana, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, Kepala Bappeda Kabupaten Badung, I Made Wira Dharmajaya, serta KPU Provinsi Bali, Universitas Udayana, BPK Perwakilan Provinsi Bali, Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali, Kanwil Kementrian Agama Provinsi Bali, Kanwil Kementrian Keuangan Provinsi Bali, BPS Provinsi Bali, Stasiun TVRI Bali, dan RSUP Prof. Dr. I.G.N.G Ngoerah.

Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan penyerahan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Bali sangatlah penting dalam rangka menjalankan tata pemerintahan serta kebijakan dan arahan Bapak Presiden RI.

Baca juga: Gubernur Bali Tegaskan Berlakunya UU KUHP Tidak Mengganggu Kepariwisataan Bali

Untuk itu, kita semua harus tertib di dalam menjalankan tanggung jawab tugas di instansi kita semua.

Sesuai arahan Bapak Presiden RI, begitu DIPA ini diserahkan, supaya langsung mengambil langkah-langkah untuk mulai menjalankan pembangunan lebih cepat di tahun 2023.

Saya minta Bupati/Wali Kota se-Bali untuk melakukan langkah yang sama agar gerak pembangunan di Bali berjalan lebih cepat dan bisa dirasakan dampaknya lebih cepat oleh masyarakat.

Kalau saya hitung, belanja negara yang dialokasikan ke Provinsi Bali yang totalnya mencapai Rp 22 triliun lebih ini, cukup besar angkanya untuk kapasitas wilayah Bali yang kecil dengan memiliki jumlah penduduk 4,3 juta.

“Jadi, kalau benar kita mengelola dana ini, maka dampaknya akan terlihat langsung pada pembangunan, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itulah sebabnya, saya selalu mendengar arahan Bapak Presiden, agar belanja rutin yang tidak efektif, tidak efisien, tidak tepat sasaran, dan tidak produktif dampaknya terhadap masyarakat, supaya dikendalikan,” tegas Gubernur Bali jebolan ITB ini yang tercatat telah sukses menghemat belanja operasional di Pemprov Bali dengan merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 49 OPD menjadi 38 OPD.

Dalam APBN Tahun 2023 difokuskan untuk melaksanakan 6 kebijakan strategis yang mencakup :

1) Penguatan kualitas SDM;

2) Akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial;

3) Pembangunan infrastruktur prioritas;

4) Pembangunan centra ekonomi baru, termasuk mendukung terwujudnya Ibu Kota Negara;

5) Merevitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi industri; dan

6) Pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.