399 PPS di Tabanan Dilantik, Kerja Awal Rekrut Pantarlih

TRIBUN-BALI.COM, TABANAN- Sebanyak 399 badan adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilantik, Selasa 24 Januari 2023 di Gedung I Ketut Maria Tabanan. 399 petugas PPS itu dilantik dengan dihadiri seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tabanan. Dalam waktu dekat mereka akan bekerja untuk melakukan perekrutan Pantarlih (Panitia Pemutakhiran Data Pemilih).

Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya mengatakan, bahwa dengan pelantikan petugas PPS ini maka harapan pemerintah adalah mewujudkan pemilu serentak 2024 secara profesional, adil jujur aman dan damai. Dan itu merupakan tugas bukan hanya PPS tapi juga seluruh elemen.

“Kalau semua kerja bareng dengan tujuan dan maksud yang sama. Maka pemilu akan terwujud dengan efektif dan efisien. Dan Pemilu 2024 akan berjalan dengan aman dan damai. KPU saat ini sudah luar biasa dan Bawaslu profesional. Apalagi, TNI dan Polri solid jadi tidak ada lagi persoalan di Tabanan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Tabanan, I Putu Gede Weda Subawa mengatakan, bahwa sebanyak 399 petugas PPS yang dilantik tersebar di 133 desa yang ada di Tabanan. Sehingga setiap desa memiliki tiga orang petugas PPS. Dari perekrutan ini, tidak ada Kecamatan yang tidak terpenuhi. Seluruhnya terpenuhi dan semuanya terbukti hadir dalam pelantikan hari ini.

“Dan sesuai kuota tersebut (399) seluruh hadir untuk dilantik,” paparnya. 

Dijelaskannya, bahwa tugas paling dekat untuk petugas PPS adalah dalam perekrutan Pantarlih (panitia pemutakhiran data pemilih). Nantinya, Pantarlih akan direkrut di setiap tps yang ada di Tabanan. Jumlah TPS di Tabanan sendiri sampai saat ini 1.603 TPS. Akan tetapi itu masih terus dimutakhirkan. Dan di setiap TPS nantinya akan ada satu Pantarlih. Sehingga akan ada empat petugas, yakni tiga PPS dan satu Pantarlih.

“Petugas utama ialah Perugas PPS yang berasal dari daerah tersebut. Di satu Banjar misalnya akan ada empat TPS, jadi nanti akan berkerja ada empat Pantarlih. Mereka akan bertugas selama 1,5 bulan sebelum pemilihan, untuk coklit ke rumah-rumah,” ungkapnya.

Untuk Pantarlih sendiri, sambungnya, akan ada perekrutan pada tanggal 6 Februari dan pada 28 Januari 2023 ini mulai dilakukannya pendaftaran. Seluruh petugas PPS dan Pantarlih juga tidak bisa berpihak ke parpol manapun. Karena dalam PKPU nomor 8, bahwasanya setiap petugas Adhoc yang melanggar akan bisa diberhentikan.

“Makanya dari perekrutan  itu ada enam yang diloloskan. Tiga teratas yang kami pilih. Kalau ada masalah seperti yang ditanyakan (bermain dengan parpol), pengunduran diri atau tidak mengikuti pleno tiga kali berturut-turut, maka kami lakukan pendekatan dan investigasi dulu. Nanti terbukti akan diganti yang di bawahnya,” bebernya.

Sejauh ini, ia menambahkan, untuk pelamar perempuan belum terpenuhi. Kuota perempuan, di beberapa desa ada satu bahkan ada yang tidak ada. Namun, di beebrapa desa, bahkan ada dua kuota perempuan. Dan para petugas PPS ini sudah sejak dilantik akan bekerja untuk kesuksesan Pemilu 2024 mendatang.

“Untuk kecelakaan kerja kami mengadopsi BPJS ketenagakerjaan. Jadi setiap bulan mereka akan dipotong Rp 16 ribu per bulan atau dipotong dari gaji mereka untuk pendaftaran BPJS. Atau bisa dikatakan BPJS mandiri,” jelasnya. (*).