Dispar Bali Bentuk Satgas Untuk Tangani Permasalahan WNA Selama di Bali

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dinas Pariwisata Bali bentuk satgas dengan pihak-pihak terkait untuk tangani permasalahan Warga Negara Asing (WNA) di Bali.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun mengatakan pembentukan satgas ini sudah dilakukan dan posisi terakhirnya di biro hukum untuk harmonisasi.

Pembuatan satgas ini melibatkan semua OPD terkait termasuk vertikal seperti Imigrasi maupun Kepolisian. 

“Satgas ini diharapkan berjalan, kita tau pariwisata ini multi sektor, jadi ketika ada kejadian pariwisata maka ini yang bergerak,” jelasnya pada, Selasa 28 Februari 2023. 

Satgas ini terdiri dari Dispar, Satpol PP, Imigrasi, Kepolisian, Kumham, Perizinan PTSP, Amdal pada Dinas Lingkungan Hidup, dari Asosiasi pariwisata, Disnaker, dan Kesbangpol.

Satgas nanti akan turun sesuai case nya.

Contohnya seperti kasus WNA belakangan ini yang disinyalir sebagai pekerja ilegal.

Nantinya akan ada regulasi sesuai keimigrasian menyalahgunakan visa. 

“Berikut juga kalau tenaga asing berizin itu harus mengikuti aturan tenaga kerja di infonesia secara umum dan bali khususnya itu muatan lokal hrs ikut semua. Sudah jelas itu kalo org asing ilegal kita tindak kalo tidak sesuai aturan, kita lihat dulu case nya apa,” imbuhnya. 

Baca juga: Ramai di Medsos Banyak WNA Jadikan Bali Lahan Bisnis Kerja Ilegal, Ini Tanggapan Pemprov Bali 

Salah satu case yang akan diangkat oleh Satgas ini adalah tenaga kerja asing (TKA) karena masalah pariwisata ini banyak mulai dari persoalan lalu lintas, TKA, tenaga kerja diduga ilegal, kesehatan, sampai anjing mati juga pariwisata jadi banyak ini PR nya.

Sektor pariwisata adalah multi sektor yang koordinasinya harus kuat. Untuk bentuk sosialisasi pelanggaran pada wisman adalah membuat baliho terkait di jalan raya terkait menggunakan helm dan busana yang pas. 

“Selama ini kurang kita lihat, kita mencoba memasang di kawasan strategis pariwisata seperti Canggu tentu akan dikoordinasi GIPI, karena ada Bahasa Rusia, China, Ukraina, Inggris dan Indonesia,” tutupnya. (*)