Netralitas Pemilu & Arogansi Prajurit TNI Jadi Sorotan Operasi Gaktib Polisi Militer Kodam Udayana

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Menjelang Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, Panglima TNI Lasksamana TNI Yudo Margono menegaskan bahwa seluruh prajurit TNI hendaknya tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik.

Demikian juga dengan perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial, prajurit Polisi Militer TNI dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Hal ini ditegaskan Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Sachono, S.H., M.Si., saat memimpin Upacara Gelar Operasi Gaktib Polisi Militer "Waspada Wira Tombak" dan Operasi Yustisi Polisi Militer "Citra Wira Tombak" Kodam IX/Udayana TA. 2023, di Lapangan Makorem 163/Wira Satya Kota Denpasar, Bali pada Rabu 8 Maret 2023

"Seluruh prajurit TNI hendaknya tetap netral dan tidak terseret ke arah polarisasi politik, dan harus mencegah dan menindak upaya kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik yang dapat menimbulkan citra negatif terhadap TNI," paparnya.

Baca juga: KPU Denpasar Ingatkan Penyelenggara Pemilu Jaga Kode Etik Guna Hindari Konflik Kepentingan

TNI dituntut menjadi contoh terbaik dari ketaatan terhadap hukum dan menjadi model serta sosok terbaik dari disiplin seorang prajurit.

"Kehadiran dari prajurit Polisi Militer TNI bukan untuk ditakuti, tetapi justru diinginkan dan dicari," kata dia.

Selain itu, prajurit Polisi Militer TNI harus menguasai secara menyeluruh tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta prosedur pelaksanaan operasi dengan fokus terhadap sasaran yang dicapai.

"Harus dapat menguasai dan manfaatkan perkembangan teknologi dan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas," ucapnya.

Kasdam berpesan agar prajurit menjaga nama baik TNI dan memperkuat sinergitas serta soliditas dengan aparat penegak hukum lainnya melalui penyelenggaraan operasi gaktib dan operasi yustisi.

Upacara tersebut mengusunh tema "Dengan Operasi Gaktib Dan Operasi Yustisi TA. 2023, Polisi Militer Siap Meningkatkan Ketaatan Hukum, Disiplin dan Tata Tertib Prajurit, Guna Menjadi Patriot NKRI, Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional".

Kasdam menambahkan, bahwa sesuai visi dan misi TNI dalam mewujudkan prajurit TNI yang profesional, modern dan tangguh, Kepolisian Militer TNI menyelenggarakan fungsi Polisi Militer.

Diantaranya adalah penegakan hukum, tata tertib dan disiplin bagi prajurit serta PNS TNI melalui penggelaran operasi penegakan ketertiban dan yustisi.

"Berdasarkan data Laporan Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer tahun 2022, kasus yang menonjol adalah pelanggaran disiplin dan tata tertib, serta pidana desersi yang meningkat dari tahun sebelumnya," paparnya.

Hal ini kemudian menjadi pertimbangan untuk tetap menjadikan Operasi Gaktib dan Yustisi sebagai salah satu prioritas dalam pembinaan personel di lingkungan TNI.

Lebih lanjut, disampaikan Kasdam, Panglima TNI juga menyebutkan sasaran penyelenggaraan Operasi Gaktib dan Yustisi tahun ini adalah meningkatkan disiplin, tata tertib serta kepatuhan hukum segenap prajurit TNI, baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari.