Pariwisata Bali Dijual Murah, ASITA dan Guru Besar Unud Minta Bule Nakal Ditindak

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kabar pariwisata Bali yang dijual murah pasca sepi dihantam pandemi Covid-19, sehingga banyak wisatawan mancanegara (wisman) berbuat onar di Bali ditanggapi Ketua Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) Bali, Putu Winastra.

Winastra mengatakan, harus melihat fakta dan data secara jelas terkait pariwisata Bali dijual murah.

“Kita harus bedakan isu pariwisata dijual murah dan wisman buat onar. Ini yang harus dibedakan dua hal yang tidak ada hubungan satu sama lain. Apakah yakin kalau pariwisata dibuat mahal, terus tidak ada wisman buat onar? Kan belum tentu juga. Nah kalau pariwisata ini jangan dijual murah, saya sependapat,” katanya, Sabtu 25 Maret 2023.

Dia mengatakan, yang harus dilakukan agar pariwisata tidak dijual murah adalah segala komponen pariwisata dan fasilitas pariwisata harus ditatakelola dengan baik.

Baca juga: Banyak WNA Dideportasi, PHRI Badung Dukung Demiki Pariwisata Kedepan

Infrastruktur harus disiapkan sebaik mungkin sehingga mempunyai kualitas internasional dan SDM-nya yang ada juga harus bagus.

Ketika berbicara pariwisata tak terlepas juga komponen, instrumen, yang ada di pariwisata itu sendiri.

Infrastruktur, objek-objeknya, destinasinya ini harus dikelola dengan baik dan yang bisa mengelola itu ada pemerintah di sana.

Ketika berbicara objek, ada pengelolanya di sana, baik swasta maupun pemerintah.

Ini yang harus bersinergi membuat sebuah kebijakan sehingga harus dilakukan secara bersama-sama dengan baik.

Aturannya harus jelas sehingga ada SOP satu sama lain.

“Ketika berbicara wisman berbuat onar, ini lebih ke hal law enforcement. Itu aturan hukum. Kalau aturan hukum lemah, orang akan berbuat semena-mena. Law enforcement harus tegas, tak bisa ditolerir. Ini yang harus dilakukan. Yang melakukan law enforcement adalah institusi terkait, seperti Imigrasi, polisi, Bea Cukai, dan Satpol PP serta semua harus melakukan sesuai dengan tupoksinya,” imbuhnya.

Range harga akomodasi di Bali untuk wisatawan pun beragam.

Jika berbicara hotel bintang lima maka biayanya akan mahal.

Namun jika homestay tentu harganya lebih terjangkau.

“Bali ini didesain untuk segala macam level wisatawan, baik yang bawah sampai kelas atas. Ada pasar dan ruangnya, misalkan kalau bicara murah, dari sisi apanya? Faktanya hotel yang Rp 36 juta semalam juga ada yang di sana. Jadi kita tidak boleh menggeneralisir. Tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana aturan hukum dijalankan dengan baik begitu,” paparnya.

Menurutnya, wisman dari ASITA tentu menginap di hotel berbintang dan di desa wisata yang memang bertaraf internasional.

Ia pun berharap ke depannya pemerintah bersama stakeholder terkait selalu bersama-sama menyampaikan hal yang positif, baik di media mainstream dan di negara-negara yang men-supply wisman ke Bali.

Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana (Unud), Prof Dr Drs I Putu Anom BSc MPar yang juga Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI) Wilayah Bali mengatakan, ketika membangun bisnis terlebih setelah mengalami masalah (pandemi Covid-19) yang membuat pariwisata drop tentunya membutuhkan waktu untuk perlahan naik.

“Dan tidak mungkin menaikkan harga secepat itu karena dalam rangka pemulihan kan. Jadi bukan murah dalam rangka kita meraih pangsa pasar yang baru. Apalagi diperkirakan akan ada resesi. Yang penting dari segi bisnis ada yang belanja dulu. Kalau ada yang melanggar, jelas harus ditindak,” jelasnya.

Dia mengaku merasa kasihan dengan pebisnis di Bali, seperti sewa sepeda motor.

Menurutnya, dalam hal ini yang terpenting untuk menyewa sepeda motor, WNA harus memiliki izin dan seterusnya.

Dan WNA harus memiliki SIM internasional, dan yang penting yang melanggar ditindak.

Ia pun membeberkan mengapa pariwisata Bali saat ini dinilai terkesan dijual murah.

“Yang murah itu karena kita terlalu banyak memiliki produk yang sejenis. Kita kan satu pulau, kemudian penginapan misalnya, hotel berbintang ada hingga homestay ada. Sehingga kalau yang bawa uang sedikit, ya sewa yang murah ada kok. Di Kuta aja ada yang Rp 300 ribu sekarang,” imbuhnya.

Juga ada kasus WNA seperti yang berasal dari Australia mengontrak tempat tinggal bulanan.

Dan dalam hal ini pemerintah harus mengecek apakah WNA tersebut membayar pajak atau tidak.

Selain WNA dari Australia juga banyak WNA lainnya yang mengontrak rumah dan harusnya pajaknya dipertanyakan ke pemerintah.

Menurutnya, terkait pajak ini penting.

Selain itu juga pada produk-produk pariwisata banyak yang sejenis, seperti kuliner dan desa wisata yang agak seragam semuanya.

Sehingga bersaing menjual produk.

Pangsa pasar Bali jika bicara terkait wisatawan harus berkualitas.

Terlebih di Bali untuk hotel berbagai macam jenis ada, seperti restoran juga.

Wisman yang datang dengan high class juga diambil dan yang datang bergrup juga diambil.

Jadi, Bali tidak bisa menargetkan turis akan mengambil paket wisata yang mahal.

“Sebenarnya bagi kita sudah bagus. Yang penting kita taat aturan, terutama bagi pemerintah saat ini. Banyak sekali penginapan-penginapan yang dimiliki oleh orang asing atau orang kita seperti vila tidak berizin. Itu harus ditertibkan,” tandasnya.

Juga banyak tamu yang menginap di rumah-rumah penduduk.

Hal ini lah yang harus dibuatkan peraturan oleh pemerintah.

Untuk harga akomodasi tempat menginap para wisman beragam, mulai dari Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu dan ini lokasinya di rumah penduduk. Untuk per bulan biasanya Rp 700 ribu.

Wisman yang datang ke Bali tentunya memiliki visa yang jelas seperti mulai dari kapan berlakunya.

Namun data dari visa tersebut belum tersambung dengan bagus di sistem oleh Imigrasi di bandara.

“Harus ada sebenarnya si A tanggal sekian sudah berakhir masa tinggalnya, di mana dia menginap. Ini belum ada connect antara tempat dia menginap. Ini yang perlu. Sehingga ada sampai bulanan kelewat overstay baru ada deportasi. Banyak masalah seperti ini. Kalau di negara tempat lain kan harganya mahal. Dia pergi ke sini memang sih murah. Kalau di Bali karena jangkauannya segitu dan persaingan ketat,” katanya.

Dia mengatakan, tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur Bali yang mengajukan pencabutan visa on arrival (VOA) pada WNA Rusia dan Ukraina.

Menurutnya, hal tersebut tidak benar karena itu terkait dengan negara.

Sedangkan yang berbuat onar dan melanggar ini sifatnya individu. (sar)

HIPMI Dukung Pencabutan VoA

HIMPUNAN Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bali mendukung pencabutan Visa on Arrival (VoA) bagi warga Rusia dan Ukraina.

Usulan pencabutan ini telah disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly.

Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Bali, Agus Pande Widura alias APW mengatakan, usulan pencabutan VoA bagi warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina adalah wacana yang positif.

"Saya sangat mendukung apa yang menjadi keputusan Pak Gubernur Koster terkait dari pencabutan VoA Rusia dan Ukraina," kata APW kepada Tribun Bali, Sabtu 25 Maret 2023.

Pencabutan VoA Rusia dan Ukraina dianggap berbanding lurus dengan upaya mendatangkan wisatawan mancanegara (wisman) berstandar tinggi.

Ungkapan itu beralasan, mengingat dalam beberapa waktu terakhir, wisman Rusia dan Ukraina kerap berulah di Bali.

"Ini yang saya lihat fenomena terjadi di lapangan, kan tamu Rusia dan Ukraina itu length of stay atau lama tinggalnya di Bali itu cukup panjang. Yang awalnya mereka memberikan kontribusi yang bagus kepada pariwisata di Bali, akhirnya mereka berbisnis di Bali. Ini yang bahaya saya lihat," tegasnya.

"Bahkan mereka menyerang UMKM-UMKM kita, seperti mereka mengadakan sewa motor antarwarga bangsa mereka, terus latihan motor khusus Rusia dan restoran khusus Rusia. Jadi seperti seolah mengotak-kotakkan diri sendiri," lanjutnya.

Selain itu, kebiasan buruk wisman Rusia dan Ukraina adalah tidak bisa menghormati budaya setempat.

"Karena mungkin keterbatasan dalam bahasa ataupun memang perilaku mereka. Ini saya melihat banyak hal yang tidak menghormati budaya kita. Karena mereka tidak mau mempelajari budaya Bali. Ini sudah waktunya memang VoA ini dicabut," kata APW. (avc)

Kumpulan Artikel Bali