Dewan : Hianati Petani, Impor Beras 2 Juta Ton untuk Cadangan Bulog!

TRIBUN-BALI.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan rencana impor beras kembali dilakukan tahun ini sebagai cadangan pemerintah di Perum Bulog. Rencana tersebut menyusul adanya potensi kemarau panjang yang disebabkan El Nino.

"Itu untuk cadangan Bulog. Karena kemungkinan akan ada yang namanya El Nino kering panjang. Sehingga Bulog, Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya," kata Jokowi dalam Keterangan Pers Presiden di Kanal YouTube Sekretariat Presiden, dikutip Tribun Bali dari Kontan, Jumat (7/4).

Upaya tersebut untuk mencegah agar tidak terjadi kekurangan stok beras saat musim kemarau panjang tiba. Sehingga negara bingung mencari ketersediaan beras karena musim kemarau panjang diperkirakan juga terjadi di negara lainnya.

"Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan barangnya enggak ada. Ini yang kita hindari, karena El Nino tidak hanya di Indonesia saja, di negara-negara itu juga terjadi," kata Jokowi.

Baca juga: Kenaikan Wisman Secara Yoy Pertanda Bagus, Hambatan Pandemi Relatif Hampir Tak Ada Lagi

Baca juga: Capaian Retribusi 3 Bulan Ini Rp 10 Miliar, Pelan-pelan Sektor Pariwisata Bangli Menuju Pulih

Maka rencana importasi beras sebagai CBP merupakan antisipasi potensi tersebut. Impor beras ini diyakini juga tidak mengganggu harga gabah petani. Pasalnya, rencana impor 2 juta ton beras akan datang bertahap.

"Dan itu juga tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Henry Saragih (SPI) dan datangnya juga bertahap," jelas Jokowi.

Sebagai informasi, Perum Bulog mendapat penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk impor beras 2 juta ton. Penugasan tersebut tertuang melalui Surat Penugasan tertanggal 24 Maret 2023 oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo ke Bulog.

Dalam surat itu disebutkan impor beras tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir tahun 2023. Namun, untuk saat ini yang perlu segera dilakukan adalah impor beras sebanyak 500.000 ton.

Menghianati Petani

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengecam kebijakan impor beras yang diputuskan oleh pemerintah. Menurutnya kebijakan ini sama artinya dengan menghianati petani Indonesia.

"Impor itu adalah sebuah bentuk penghinaan terhadap patani Indonesia, padahal tugas negara ini hadir adalah melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia termasuk petani indonesia," kata Johan dalam keteranganya.

Saat ini, kata Johan, petani sedang melakukan panen raya dan seharusnya pemerintah mengutamakan serap produksi mereka sebanyak mungkin bukan malah mengeluarkan kebijakan impor.

Johan juga heran bagaimana kebijakan ini muncul padahal sebelumnya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa produksi beras cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada tahun ini.

"Kalau Pak Menteri bilang cukup siapa lagi yang kita percaya? Kalau sudah ada pernyataan seperti itu masih buat kebijakan impor keterlaluan namanya," ungkap Johan. (kontan)