Sudah Ada Sejak Dulu, Pengamat Pariwisata Himbau Pengkajian & Penilaian Utuh Terhadap Kampung Turis

Para tamu cenderung melakukan kegiatan spiritual atau kegiatan lainnya seperti peduli terhadap lingkungan. 

Tetapi, apabila saat ini mungkin terjadi perubahan paradigma dari kampung turis yang sudah mengambil peran dari orang lokal dan melewati batas waktu tinggal, tentu saja Ini yang akan menjadi masalah dan harus ditindaklanjuti. 

“Kalau mereka sudah mulai jualan villa sendiri mulai melakukan kegiatan yang membuat kampung itu sebagai unit bisnis atau unit perekonomian itu yang harus ditindaklanjuti,” tambahnya. 

Informasi terkait dengan kampung turis tidak boleh semata-mata dipandang sebagai hal yang negatif karena di Bali pun ada yang namanya Kampung Jawa dan lainnya. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan riset pendekatan sosialisasi kepada para wisatawan sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat. 

Sama seperti guide, ia mengaku heran hal itu tiba-tiba baru diributkan sekarang padahal sudah ada sejak dulu. 

Viral marketing yang terjadi sangat membantunya untuk merubah suatu hal yang sebelumnya tidak sesuai dengan aturan menjadi sesuai. 

“Ya saya heran juga kenapa baru ribut (soal guide), apakah karena jatahnya diambil atau yang lainnya?

Kalau kita di dunia industri, kita sudah memahami hal itu dan itu memang sudah beberapa kali kita laporkan tetapi belum ada tindak lanjut yang nyata,” ujarnya. 

Gus Mananda pernah melaporkan terkait dengan guide kepada pihak imigrasi, tetapi ujung-ujungnya mereka berdamai sehingga tidak memberikan efek jera kepada wisatawan. 

Viral marketing ini pun sangat membantu untuk intropeksi dan saling mengawasi perkembangan kampung turis atau peran bule yang mengambil peran masyarakat di Bali. 

Pengawasan ini perlu peran serta dari seluruh pihak, mulai dari lapisan bawah hingga atas untuk dapat berubah menjadi lebih baik. 

Misalnya pemerintah dapat melakukan pendekatan kepada wisatawan karena wisatawan juga adalah manusia yang tentunya akan mengerti apabila diberikan edukasi. 

Pemerintah juga perlu melalukan riset persenan wisatawan “nakal” yang ada di Bali dan apabila hanya di bawah 10 persen itu harus ada pengkajian lagi. 

Jangan sampai penilaian wisatawan dilakukan secara sepihak dan memberikan asumsi atau stereotipe kepada para wisatawan.