Sandiaga Berpotensi Jadi Magnet Koalisi PDIP dan PPP, Peluang Cawapres Lebih Besar

JAKARTA, TRIBUN-BALI.COM - Kemunculan Sandiaga Uno dalam bursa Cawapres benar-benar bisa mengubah peta koalisi Parpol menjelang Pilpres.

Pasca keluar dari Gerindra, Sandiaga ada kecenderungan akan bergabung dengan PPP. Selama ini PPP berada di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PAN.

Belakangan, Golkar dan PAN getol mendorong terbentuknya koalisi besar bersama Gerindra dan PKB yang sudah berada di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Jika koalisi besar terwujud, kans PPP mengusung Sandiaga sebagai Cawapres akan pupus karena ada sejumlah nama besar seperti Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Sementara Ketum Gerindra Prabowo Subianto digadang-gadang sebagai Capresnya.

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, Sandiaga Uno justru berpotensi mendorong terhentuknya koalisi baru yang diisi oleh PPP dan PDIP. I

a mengatakan, Sandi bisa saja diusung sebagai Cawapres oleh PPP.

Sementara, PDIP sangat mungkin membutuhkan kekuatan PPP untuk menghadapi Pilpres 2024.

“Kesempatan yang bisa Sandi gunakan adalah memanfaatkan PPP untuk mengajukan proposal koalisi bersama PDIP yang jelas membutuhkan back up kekuatan politik Islam moderat,” ujar Umam, Senin (17/4).

Ia menduga, Sandi akan kesulitan untuk menjadi Cawapres jika berada di bakal koalisi besar. Pasalnya, saat ini koalisi tersebut sedang dijajaki oleh enam Parpol yaitu Golkar, PPP, PAN, Gerindra, maupun PKB.

Alasannya, nama figur Cawapres bakal berkutat pada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang berpotensi didukung oleh PAN.

“Jika Sandi memaksakan PPP untuk berebut lapak di koalisi besar, maka pertaruhannya sangat besar,” ucap dia.

Ia lantas menuturkan bahwa Sandi sedang menimbang soal peluang untuk memperebutkan posisi bakal RI-2.

“Jika dia pamit dari Gerindra sekarang, otomatis Sandi akan masuk daftar reshuffle kabinet yang diajukan Gerindra,” ungkap dia.

“Kalaupun Sandi akhirnya berpindah ke PPP, ia akan memastikan lebih dulu slot Cawapres untuk memastikan dirinya bisa membentuk koalisi yang siap berlayar,” imbuh dia.

Juru Bicara PPP Usman Tokan mengatakan, partainya masih melihat perkembangan politik yang dinamis. "Ya kita lihat perkembangan politik dinamis," kata Usman.

Lebih lanjut, Usman mengungkapkan hingga kini belum ada keputusan resmi dari internal Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) soal koalisi besar.

"Itu politik dinamis ya. Jadi sampai hari ini kita belum ada keputusan resmi di internal KIB terkait koalisi besar," jelasnya.

Ia mengatakan, koalisi besar masih wacana.

"Kalau ada pihak lain memberikan respons, 'ya kalau gitu kita buat lagi koalisi kecil' atau koalisi apalah. Itu hak semua partai politik di Indonesia," jelasnya.

Usman Tokan menjelaskan, partainya belum ada pembicaraan internal dengan PAN dan Golkar.

"Kemudian PPP sendiri kan belum ada pembicaraan internal dengan PAN dan Golkar terkait wacana koalisi besar kan. Belum ada keputusan resmi dari KIB," kata Usman.

"Jadi (Koalisi Besar) masih dalam tataran wacana itu datang dari personel, orang-orang," sambungnya.

Usman kemudian menyinggung terkait pertemuan-pertemuan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dengan sejumlah Ketum partai lain, beberapa waktu lalu.

Usman menyebut, pertemuan tersebut hanya sekadar pertemuan antar partai politik, bukan KIB dengan partai politik.

"Terus kita lihat hari ini dari kemarin ada pertemuan Airlangga dengan partai-partai, Cak Imin, lalu kemudian ya Perindo.

Tapi kan pertemuannya dengan Golkar bukan dengan KIB," jelasnya.

"Jadi PPP menganggap pertemuan-pertemuan itu ya antar partai politik aja. Tidak ada urusan dengan KIB. Kalau pertemuan dengan KIB itu artinya, ketiga partai yang tergabung di KIB bertemu dengan partai siapa gitu misalnya," sambung Usman.

Lebih lanjut, Usman menegaskan, pertemuan Partai Golkar dengan sejumlah partai politik, beberapa waktu lalu, tanpa adanya komunikasi dengan PPP, sebagai bagian dari KIB.

"Ya enggak ada (komunikasi). Kita justru, kita baca di koran, kan ada pertemuan-pertemuan gitu kan.

"Lagi pula kan logikanya sederhana saja, kalau bicara mereka (partai politik lain) datang bertemu KIB, kan itu artinya diterima oleh 3 Ketum kan," pungkasnya. (*)