Pro dan Kontra Penetapan Siaga Tempur TNI di Papua, Humanis Tak Bisa Diterapkan Terhadap KKB

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Penetapan siaga tempur TNI di Papua dinilai memiliki pro dan kontra sehingga perlunya pengamatan yang lebih baik terutama di daerah yang rawan.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai kalau penetapan siaga tempur di Papua dampak dari aksi KKB ini bisa berpengaruh pada masyarakat sipil.

Dia menjelaskan, keuntungan dari penetapan siaga tempur di Papua ini akan meningkatkan efektivitas dan mengurangi risiko kerugian bagi pasukan.

Baca juga: Daftar 20 Prajurit TNI Berhasil Dievakuasi Pasca Baku Tembak dengan KKB Papua, 1 Orang Masih Hilang

Namun di sisi lain, kekurangannya adalah adanya kemungkinan adanya ancaman serangan, meningkatkan intensitas kekerasan, hingga memicu rasa takut masyarakat.

Dilansir dari Kompas.com, Khairul Fahmi tidak b9isa menampik kalau hal tersebut tidak bisa terhindarkan terutama di daerah yang memiliki konflik.

"Namun saya kira itu sesuatu yang sulit terhindarkan di wilayah konflik bersenjata," kata Fahmi Kamis 20 April 2024 lalu.

Fahmi mengingatkan, perubahan status siaga tempur mestinya diikuti langkah-langkah pendekatan lain, baik oleh TNI maupun pemerintah.

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak kekerasan yang tidak patut serta menjamin keselamatan masyarakat dan warga sipil.

Baca juga: Daftar Personel TNI Selamat & Gugur Ketika Dievakuasi Pasca Baku Tembak Dengan KKB di Nduga Papua

Menurutnya, penerapan status siaga tempur secara terbatas di daerah dengan kerawanan tinggi (hotspot) adalah salah satu bentuk kehati-hatian TNI.

Oleh karena itu, Fahmi menegaskan, kebijakan pemerintah yang sudah berjalan sejak tahun lalu untuk meninggalkan pendekatan kekerasan, dan menempuh pendekatan lunak seharusnya diikuti oleh distribusi peran yang lebih relevan dari lembaga-lembaga pemerintah.

"Bukan memaksa TNI mengambil peran yang tidak relevan," tegas dia.

Fahmi juga menambahkan, operasi humanis tidak tepat diterapkan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Hal ini terbukti dengan adanya penyerangan terhadap TNI beberapa waktu lalu.

"Bagaimanapun, mandat konstitusional TNI adalah untuk memukul bukan merangkul," imbuh dia.

Baru-baru ini, konflik di Papua kembali memanas setelah KKB menyerang TNI.

Baca juga: Breaking News! 4 Prajurit TNI Tewas Pasca Baku Tembak Dengan KKB di Papua, Simak Beritanya!