Dua Napi Inisial J Bantah Pesan Sabu-sabu, Penyelundupan Paket Narkoba ke Rutan Bangli

Pengguna narkotika memang telah mendapatkan hukuman di Lapas. Namun pengguna yang menjalani hukuman di Lapas dinilai kurang efektif. Sebagian besar pengguna akan kembali menyentuh barang haram tersebut setelah bebas dari Lapas.

Sementara pengguna yang menjalani rehab lebih efektif. Namun sayangnya, panti rehab tersebut hanya ada di Bangli. Pengguna harus mengeluarkan biaya untuk transportasi ke Bangli. "Keluarga yang ingin menjenguk juga harus keluar biaya mahal. Karena lokasinya jauh, jarang juga ada yang mau direhab di sana," demikian jelasnya. (mer/rtu)

Lihadnyana: Belum Ada Urgensi

Ketua Fraksi Golkar DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi mengatakan, panti rehab narkoba ini nantinya juga dapat dimanfaatkan untuk merehab Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). "ODGJ juga selama ini dikirim ke Bangli, namun biayanya juga pasti tinggi. Mumpung buat Perda, jadi kami ingin Pemkab betul-betul konsen, sehingga perlu disiapkan segala perangkatnya," ujarnya.

Selain membangun panti rehab, melalui Perda ini juga nantinya dapat melibatkan masing-masing Desa Adat untuk penanganan narkoba, melalui parerem. Wandira berharap usulan ini dapat dikaji oleh Pj Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana. "Untuk anggaran mungkin bisa diajukan ke pusat, kalau memungkinkan di Bali ada dua panti rehab alangkah bagusnya," tandasnya.

Ketut Lihadnyana mengatakan, pembangunan panti rehab di Buleleng belum terlalu dibutuhkan. Kata dia, jarak Buleleng dan Bangli tidak terlalu jauh. Membangun panti rehab tidak semudah seperti membangun rumah, namun membutuhkan fasilitas pendukung dan sumber daya manusia. "Dengan Ranperda yang kami rancang, kami optimistis angka peredaran bahkan pengguna narkoba akan menurun. Buleleng bisa," kata dia. (mer/rtu)