Jika Jadi Presiden 2024, Anies akan Stop Program Buruk Jokowi: Kritik Program Mobil Listrik, IKN?

Jika Jadi Presiden 2024, Anies akan Stop Program Buruk Jokowi: Kritik Program Mobil Listrik, IKN?

TRIBUN-BALI.COM - Bakal calon presiden di Pilpres 2024, Anies Baswedan mengungkapkan jika dirinya terpilih menjadi presiden, dirinya akan menghentingkan program-progam Jokowi.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau akrab disapa Gus Choi.

Dilansir dari Tribunnews.com, elit partai yang mengusung Anies Basewdan sebagai bakal capres di Pemilu 2024 itu mengungkapkan program-program Jokowi yang dihentinkan adalah pelaksanaanya yang dinilai buruk.

Adapun Gus Choi menyampaikah hal tersebut saat menanggapi survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Selain itu, Gus Choi menegaskan Anies akan melanjutkan kebijakan pemerintahan Jokowi yang baik namun yang buruk akan dihentikan.

"Yang baik dipertahankan kalau perlu dilanjutkan, yang buruk dihentikan atau dibuang atau dilakukan perubahan supaya jadi baik dan terus menjadi lebih baik," kata Gus Choi kepada wartawan, Rabu 10 Mei 2023.

Nasib IKN Nusantaran

Kemudian, terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang berlokasi di Kalimatan, Gus Choi mengatakan Anies akan melanjutkan yang sudah ditetapkan undang-undang (UU).

"Anies sudah menyatakan continuity and change. Yang sudah ditetapkan UU yang baik dilanjutkan, yang lain-lain bisa dievaluasi. Itu semua wajar," ujar Gus Choi.

Baca juga: Gubernur Koster Dianugerahi Penghargaan PWI Bali Nugraha 2023

Lebih lanjut, Gus Choi menjelaskan dalam perjalanan sebuah bangsa sejatinya perubahan harus dilakukan agar lebih maju.

Soal apa saja program Jokowi yang buruk, Gus Choi tidak secara gamblang menjelaskannya.

Namun, Anies Baswedan dalam pidato politiknya sempat mengungkap sejumlah kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Apa saja poin-poinnya?

Berikut ini adalah beberapa kritik Anies Baswedan soal program-program Jokowi.

Kritik Program Mobil Listrik

Dalam Pidatonya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sempat mengkritik program subsidi mobil listrik yang dijalankan pemerintah. 

Bacapres dari Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat dan PKS) ini menyebut para pemilik mobil listrik adalah golongan yang tidak berhak mendapatkan subsidi.

"Soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies pada Minggu 7 Mei 2023 dilansir Tribun-Bali.com dari TribunJakarta.com.

Lagi pula, kata Anies, penggunaan kendaraan listrik akan lebih baik jika berfokus pada kendaraan umum berbasis listrik.

"Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik perkapita perkilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," ucapnya.

"Emisi perkilometer perkapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," imbuhnya.

Selain itu dengan pengalaman Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, kendaraan pribadi listrik justru menambah kemacetan lantaran tidak menggantikan mobil berbasis bahan bakar fosil.

"Kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," kata dia.

Kritik Adanya Intervensi Pemerintah soal Pencapresan

Kemudian, Anies meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan intervensi soal pencapresan di Pemilu 2024.

Mantan Menteri Pendidikan meminta Presiden Jokowi bersikap netral.

“Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record."

“Jadi tidak perlu ada intervensi,” kata Anies Baswedan.

Anies juga menyindir pihak yang takut kehilangan kekuasaannya, lantaran Pilpres 2024 bukanlah hal yang baru.

“Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, tidak juga berpindah, (kekuasaan) ini ada pada saudara semua rakyat Indonesia."

“Kepada kekuatan pada rakyat, bukan pada yang lain. Jaga kekuasaan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik, itu hak untuk menentukan perjuangan,” ujarnya.

Kemakmuran Tidak Merata

Dalam pidatonya, Anies juga memberi kritik soal kemakmuran di Pemerintahan Jokowi yang menurutnya tidak merata. 

Awalnya, Anies mengajak para relawannya untuk mengingat ke belakang sejarah berdirinya Indonesia. 

Baca juga: Strategi Politik Anies Baswedan, Pertimbangkan 5 Calon Wakil Presiden dengan Koalisi Perubahan

"Dalam kesempatan ini, menengok ke depan dengan melihat perkembangan sejak awal bangsa ini terbentuk," ungkap Anies, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (7/5/2023).

Kemudian Anies pun menceritakan awal mula terbentuknya bangsa Indonesia.

"Indonesia adalah masyarakat di nusantara, yang pada tahun 1928 lokasinya di Jakarta memutuskan untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan."

"Sebuah keputusan besar untuk menjadi Indonesia di 1928, itu lah satu yang pertama menjadi satu bangsa dengan satu bahasa persatuan," ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, Anies menyebut setelah itu Indonesia menjadi satu negara, sehingga dapat menjadi negara Republik Indonesia.

Pada saat Republik ini berdiri, kata Anies, para pendiri bukan hanya menyusun cita-cita bangsa.

Namun, semua rakyat berjuang untuk mendapatkan janji kemerdekaan pada tahun 1945.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Anies Baswedan Jadi Presiden, Program Jokowi yang Buruk Bakal Disetop, Bagaimana dengan IKN? dan di TribunJakarta.com dengan judul Kebijakan Jokowi Beri Insentif Kendaraan Listrik Dikritik Anies: Emisinya Lebih Tinggi dari Bus BBM.