Pengamat Militer Menilai Ancaman KKB Akan Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis

"Kami melakukan semua hal yang kami mampu untuk mengamankan resolusi damai dan pembebasan Mehrtens dengan aman," kata jubir tersebut kepada Reuters via email pada Sabtu 27 Mei 2023 waktu setempat.

Sementara, menurut Reuters, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksda Julius Widjojono mengatakan, pihaknya akan tetap menggunakan tindakan terukur yang sesuai dengan standar prosedur operasi.

Baca juga: Penyanderaan Pilot Susi Air: Isu untuk Rugikan NKRI? Guru Besar UI Soroti Peran Selandia Baru

Tanyakan Peran Selandia Baru

Sementara itu, salah satu Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana juga turut menyoroti kasus penyanderaan ini.

Juwana menyoroti peran Selandia Baru sebagai negara yang warganya disandera di negara lain.

Ia mengatakan bahwa belum ada upaya dari pemerintah Selandia Baru untuk membebaskan Pilot Susi Air warga negara Selandia Baru Kapten Philip Mark Mehrtens dari penyanderaan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Menurutnya, pemerintah Indonesia tentu akan memfasilitasi bila Selandia Baru akan melakukan berbagai cara membebaskan warganya.

"Masalahnya sampai hari ini saya tidak mendengar Selandia Baru minta ke pemerintah untuk dilibatkan.

Kalau pemerintah Selandia Baru minta dilibatkan maka pemerintah tidak akan menolak.

Justru kita akan memfasilitasi," ujar Hikmahanto di Jakarta 27 Mei 2023.

Ia kemudian memberi contoh ketika pesawat Garuda Woyla disandera dan diturunkan di Don Muaeng Bangkok.

Saat itu pemerintah minta untuk melakukan operasi pembebasan ke pemerintah Thailand dan dikabulkan.

"Jadi saya bertanya-tanya apakah Pemerintah Selandia Baru ini care tidak sih dengan warganya yang disandera?

Jangan-jangan justru Selandia Baru membiarkan agar isu ini terekspos untuk kerugian Indonesia," tegasnya.

Sementara itu, Jubir Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menilai tak mungkin jika suatu negara melakukan operasi militer pembebasan di negara lain.