Pilpres 2024
Partai Demokrat Yakin Ada Percobaan Penjegalan Anies Baswedan Maju Sebagai Capres di Pilpres 2024
Partai Demokrat membenarkan adanya dugaan penjegalan terhadap Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.
Partai Demokrat Yakin Ada Percobaan Penjegalan Anies Baswedan Maju Sebagai Capres di Pilpres 2024
TRIBUN-BALI.COM - Partai Demokrat membenarkan adanya dugaan penjegalan terhadap Anies Baswedan maju sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.
Ia mengatakan penjegalan tersebut sebagai bukti dinamika politik saat ini sedang tinggi.
"Kalau dinamikanya luar biasa karena banyak sekali hal-hal yang yang mencoba untuk agar Anies ini tidak bisa berlayar," kata Herman kepada awak media di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 8 Juni 2023.
Upaya penjegalan itu menurut Herman, diterapkan baik kepada Anies Baswedan secara langsung ataupun kepada partai politik pendukung.
Salah satunya yakni dengan mengajak, partai yang ada di Koalisi Perubahan untuk keluar dari koalisi tersebut agar perolehan Presidential Threshold 20 persen tidak tercapai.
Baca juga: Wapres Ma’ruf Amin Tanggapi Soal Solusi Megawati untuk Tumpas KKB di Papua, Begini Katanya
"Artinya, bisa ancaman terhadap Anies-nya, bisa terhadap partai-partai koalisi yang ditarik keluar sehingga tidak mencukupi presidential threshold," kata dia.
Partai Demokrat Sempat Ditawari Keluar Koalisi
Lebih lanjut, selain penjegalan, Herman tidak menampik jika partainya sempat ditawari keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Hanya saja, Herman tidak membeberkan secara detail bentuk ajakannya itu. Dirinya hanya menyatakan kalau itu sudah bukan rahasia lagi.
"Ancaman itu ada, ajakan itu ada, tentu ini sudah menjadi rahasia publik bagaimana Demokrat juga ada komunikasi politik dengan beberapa partai yang sudah disampaikan juga ke publik bahwa ada ajakan-ajakan (keluar Koalisi Perubahan)," kata dia.
Hanya saja, setiap upaya ajakan untuk menjegal Anies Baswedan itu tidak pernah terwujud.
Sebab menurut dia, seluruh partai politik yang ada di Koalisi Perubahan memiliki etika politik yakni bekerjasama mengusung Anies Baswedan sebagai capres.
"Tetapi niatan dan keinginan Partai Demokrat bersama partai koalisi untuk melakukan perubahan yang lebih baik terhadap negeri ini ada. hal hal yang sudah baik dan ini juga bisa menjadikan lompatan besar dari berbagai aspek, ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan, kesejahteraan ke depan," kata dia.
Respon Partai NasDem
Sebelumnya, Jubir Capres di Tim Delapan KPP, Sudirman Said menyebut narasi penjegalan menerpa KPP mulai terasa.
"Saya kira sudah terlalu banyak orang yang mengatakan bahwa ada upaya untuk membuat anies tidak bisa maju," ujar Sudirman Said di markas Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Rabu 7 Juni 2023.
Terkait hal tersebut Partai NasDem membantah pernyataan Sudirman Said yang menyebut adanya kabar PKS dijegal agar keluar dari Koalisi Perubahan.
"Enggak lah (kabar PKS dijegal keluar Koalisi Perubahan)," ungkap Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis.
Sahroni mengatakan, isu penjegalan tersebut dibuat hanya membuat berbagai pihak takut berkoalisi dengan Koalisi Perubahan.
Ia menyebut, isu itu dibuat agar koalisi yang beranggotakan PKS, Demokrat, dan NasDem bisa pecah.
Baca juga: AHY Masuk Bursa Cawapres PDIP, Demokrat Tegas Tetap Dukung Anies Baswedan Capres di Pilpres 2024
"Itu kan sebuah isu yang dibuat supaya orang takut dengan berkoalisi atau pengin koalisi ini pecah misalnya."
"Itu kan upaya saja, namanya usaha masing-masing," paparnya.
Tanggapan PKS
PKS juga merespons pernyataan Sudirman Said soal adanya upaya penjegalan terhadap Anies Baswedan sebagai capres.
Juru Bicara PKS, Muhammad Iqbal, memastikan PKS sudah tahan uji atas godaan-godaan yang datang dalam upaya menjegal pencapresan Anies Baswedan.
"Terkait pernyataan dari Pak Sudirman Said tentang bahwa banyak godaan yang dialami oleh Koalisi Perubahan dan Persatuan, termasuk di PKS ada godaan jabatan, ada godaan uang ini tentu saja PKS sudah teruji," ungkapnya, Kamis.
Iqbal menyebut, satu bukti bahwa PKS tetap tahan uji yakni soal posisi partai pimpinan Akhmad Syaikhu yang hingga kini tetap berada di luar pemerintah atau oposisi.
Selain itu, komitmen PKS untuk terus bekerja sama dengan Partai Demokrat dan NasDem di Koalisi Perubahan juga menjadi bentuk tahan uji itu.
"Sampai saat ini PKS tegak lurus berada di luar pemerintahan dan PKS saat ini fokus kepada deklarasi pasangan Anies Baswedan dan cawapresnya dan ini tentu saja menjadi pelajaran penting bagaimana PKS bisa kuat, bisa tangguh," terang Iqbal.
Sebagai informasi, Sudirman Said sebelumnya juga menyebut perihal isu dugaan korupsi Formula E yang diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kerap mencuat ke publik.
"Walaupun 19 kali gelar perkara itu tidak ada bukti itu dan dicari hal-hal yang mboten-mboten lainnya," ujar Sudirman.
Ia juga mengatakan, ada beberapa cobaan yang menimpa partai pengusung, mulai dari Partai Demokrat yang tengah ramai dibicarakan soal upaya peninjauan kembali (PK) putusan Mahkamah Agung (MA) dari kubu Moeldoko.
Baca juga: Partai Demokrat Perhitungkan Dukungan ke Anies Baswedan di Pilpres 2024, NasDem Pilih Jalan Damai
Lalu, kasus dugaan korupsi proyek BTS yang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung), yang melibatkan Menkominfo sekaligus Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate.
Menurut Sudirman Said, PKS juga diisukan digoda sejumlah pihak untuk keluar dari KPP.
"Jadi memang Pak Anies nya maupun Partai-partai koalisinya mengalami iming-iming tarik-tarikan, godaan, tekanan itu terasa."
"Dan ini bukan kata kami, tapi kata pengamat juga begitu."
"Jadi pihak ketiga yang di depannya itu mengatakan demikian," kata Sudirman Said.
(*)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Respons Demokrat, NasDem, dan PKS soal Isu Penjegalan Anies Baswedan di Pilpres 2024 dan Demokrat Yakini Ada Upaya Penjegalan Anies Baswedan Sebagai Capres: Ancaman Itu Ada.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.