Dewan Denpasar Minta Tak Ada Calon Siswa SD yang Tercecer, Minta Solusi Soal Kekurangan Guru

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Anggota Dewan Denpasar meminta agar dalam proses penerimaan peserta didik baru jenjang SD tak ada siswa yang tercecer.

Apalagi dalam Undang-undang disebutkan adanya wajib belajar 9 tahun.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Denpasar, Anak Agung Gede Mahendra meminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar mengakomodir seluruh calon siswa yang akan masuk ke jenjang SD.

“Kami mengimbau Disdikpora agar tidak ada calon siswa yang tercecer. Dimana, calon siswa yang akan masuk SD saat ini harus diakomodir secara keseluruhan,” katanya Selasa, 13 Juni 2023.

Ia menambahkan, setiap sekolah tidak ada alasan untuk tidak menerima siswa dengan alasan apapun.

"Tidak ada alasan sekolah mengurangi kuota rombongan belajar atau rombel seperti yang disampaikan Kepala sekolah kepada orang tua siswa,” imbuhnya.

Bahkan menurutnya, sekolah seharusnya tetap membuka dua rombel untuk memberikan ruang kepada calon siswa agar bisa tertampung lebih banyak.

"Sesuai undang-undang Wajib Belajar 9 tahun tidak ada alasan calon siswa tercecer," ujarnya.

Baca juga: PPDB 2023, Ini Dokumen dan Syarat Usia Masuk Sekolah TK dan SD, Orangtua Wajib Siap

Sementara terkait alasan karena kekurangan guru SD dan SMP yang mencapai 600 guru, pihaknya meminta agar pemerintah segera mencarikan solusi.

Karena kewajiban pemerintah mencari solusi terkait kekurangan guru.

Jangan sampai, hal ini membuat gaduh di masyarakat karena banyak siswa yang tercecer.

"Persoalan kekurangan guru yang disampaikan saat rapat kerja yang kekurangannya mencapai 600 guru baik SD maupun SMP harus segera dicarikan jalan keluar. Ini sesuai dengan komitmen yang disampaikan Kadisdikpora. Disdikpora juga mohon menyampaikan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan kepada orang tua siswa agar tidak ada kegaduhan di masyarakat," imbuhnya.

Anggota Fraksi Demokrat, Anak Agung Susruta Ngurah Putra juga mengingatkan pemerintah agar tidak memperlihatkan kelemahannya dalam penerimaan siswa baru khususnya siswa SD.

Sebab, alasan-alasan yang diberikan kepada masyarakat tidak memberikan solusi bagi calon siswa yang akan masuk SD.

“Aturan yang sudah ada harusnya dilaksanakan. Jangan sampai karena alasan kurang guru malah akan mempersulit masyarakat menyekolahkan anaknya,” katanya.

Ia pun menambahkan, jika tidak dicarikan solusi akan memberikan efek yang besar dalam dunia pendidikan.

(*)