DPP PDIP Bantah Isu Teken Kontrak Politik dengan Ganjar Soal Posisi Menteri: 1000 Persen Tidak Ada

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah kabar adanya kontrak politik antara bakal calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo jika terpilih menjadi Presiden di Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Said Abudlah pada Selasa 13 Juni 2023.

Adapun dalam isu yang beredar, jika Ganjar Pranowo terplih menjadi Presiden 2024, makan posisi menteri strategis akan ditentukan oleh PDIP.

"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDIP," kata Said dalam keterangannya, Selasa 13 Juni 2023.

Dilansir dari Tribunnews.com Said menuturkan jika PDIP hanya membuat kontrak politik dengan Ganjar adalah terkait kesejahteraan masyarakat.

"Satu-satunya kontrak politik beliau dengan PDIP adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat," ujarnya.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini menilai ada pihak yang ingin mengkerdilkan Ganjar di balik isu tersebut.

Baca juga: Sekda Adi Arnawa Hadiri Latihan Menembak di Lapangan Tembak Sembung, Mengwi

"Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka," ungkap Said.

Said pun menganggap pihak yang membuat opini PDIP membuat kontrak politik dengan Gubernur Jawa Tengah itu adalah brutus.

"Seolah-olah memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo, tapi terus merusak hubungan Pak Ganjar dengan PDIP dengan membangun fitnah-fitnah," ucapnya.

Adapun teken kontrak politik antara PDIP dengan Ganjar sebelumnya diungkapkan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando.

Ade mengeklaim jika dirinya mendapat informasi bahwa posisi startegis nantinya akan ditentukan PDIP bila Ganjar jadi presiden.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dgn PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," tulis Ade di akun Twitternya, dikutip Selasa pagi.

Jawaban PDIP Soal Jadwal Pertemuan Puan Maharani dan AHY

Lebih lanjut, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto mengatakan saat ini partainya tengah serius soal nama AHY yang masuk dalam bursa calon wakil presiden (Cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan dalam pertemuan antara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, beberapa waktu lalu.

Di mana, Utut turut hadir dalam pertemuan itu.

Baca juga: Berusaha Masuk ke Papua Nugini Tanpa Prosedur, Simpatisan KKB Garis Keras Ditangkap, Ini Sosoknya

"Ya, yang dibicarakan itu menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani (Ketua DPP PDIP) soal para kandidat cawapres," kata Utut saat ditemui di TVRI, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Adapun Utut menyebut jika hasil dari pertemuan tersebut adalah merencanakan pertemuan antara Puan Maharani dan AHY.

Meskipun begitu, dirinya belum bisa menyampaikan jadwal pertemuan antara kedua tokoh partai itu.

"Intinya, kita sedang mengupayakan. Kalau tanggalnya tentu menunggu kesiapan kedua beliau (Puan dan AHY) itu, untuk berjumpa, untuk berdialog," ujar Utut.

Lebih jauh, Ketua Fraksi PDIP DPR ini mengaku bahwa Partai Demokrat menyampaikan sambutan positif karena AHY masuk dalam radar cawapres Ganjar Pranowo.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PDIP Tepis Isu Kontrak Politik dengan Ganjar Terkait Posisi Menteri Strategis dan Kapan Puan Maharani dan AHY akan Bertemu? Ini Jawaban Wasekjen PDIP.