Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar dan Provinsi Bali Bungkam Ketika Dikonfirmasi Soal PPDB 

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah berlangsung hingga saat ini. Selama PPDB berlangsung, tak sedikit orangtua peserta didik mengeluhkan mengenai sistem PPDB ini. 

Seperti orangtua peserta didik PPDB pada sekolah dasar negeri di Kota Denpasar, yang mengeluhkan merasa diperlakukan tidak adil di SDN 10 Pedungan.

Pasalnya terdapat 6 orang siswa dengan data kependudukan, bukan di Kota Denpasar dapat diterima di Sekolah tersebut.

Salah satu orangtua siswa tersebut yakni, Gede Suarsana mengatakan keenam orang siswa tersebut berkependudukan Pulau Jawa bukan Bali. 

Baca juga: GRATIS! Vaksin Anti Rabies di Dinas Pertanian Gianyar, 27 Desa Sudah Masuk Zona Merah!

Baca juga: Berkas Perkara Oknum PNS dan Pegawai Kontrak Terlibat Narkoba Dilimpahkan, Kasus di Jembrana Naik!

“Di SDN 10 Pedungan. Saya langsung lihat. Di sana kan ada pengumuman data yang diterima. Di sana ada KK non-Denpasar. 6 orang. Itu KK dari Pulau Jawa,” ungkap Suarsana kepada Tribun Bali.

Maka dari itu ia pun bersama orangtua siswa lainnya, mendatangi Disdikpora Kota Denpasar pada Jumat 23 Juni 2023 pagi.

Hingga kini belum ada kejelasan terkait hal tersebut. Ketika dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Denpasar yakni Anak Agung Gede Wiratama, enggan memberikan tanggapannya.

Sebanyak dua kali Tribun Bali telah menghubungi melalui WhatsApp. Nomor tersebut aktif namun tak dijawab dan ketika dikirimkan pesan hanya dibaca saja. 

Hal senada juga dilakukan oleh, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, IKN Boy Jayawibawa, yang tidak merespon sama sekali ketika dihubungi mengenai PPDB di Provinsi Bali.

Sudah dihubungi dan dikirimkan pesan sejak lusa, Boy juga bungkam mengenai PPDB yang sudah berlangsung di Provinsi Bali. 

Ada apa dengan PPDB di Bali saat ini?

Apakah benar terdapat kejanggalan-kejanggalan selama PPDB ini berlangsung?

Hingga berita ini dimuat, belum ada konfirmasi atau respon dari kedua Kepala Dinas tersebut. (*)