Pemerintah Kabupaten Tabanan Akan Maksimalkan Aset "Tidur"

Sebab, saat ini, pemerintah dinilainya masih lambat dalam upaya-upaya itu.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat langkah-langkah sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Menurut Made Dirga, kerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menyelesaikan masalah yang muncul, serta mengikuti prosedur yang ada, bisa jadi opsi untuk dilakukan.

Sehingga saat pemerintah mendata aset tidur, aset yang sudah dipakai tapi bermasalah atau akurasi data lainnya, dapat dilakukan sesegera mungkin.

“Saat ini masih lambat. Tergolong lambat. Seperti Puri Mas, belum selesai padahal sudah 29 tahun. Jadi bagimana pemerintah segera menyelesaikannya. Semua aset pokoknya,” tegas Dirga.

Dirga mengaku, bahwa penting pemerintah daerah memiliki data yang akurat mengenai aset-aset yang dimiliki.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan investor atau penyewa aset tersebut sebelum membuat aturan baru atau terobosan baru.

Pihaknya meminta pemerintah tidak membiarkan masalah terus berlanjut tanpa penyelesaian, terutama jika terdapat masalah dengan investor atau penyewa.

“Selesaikan terlebih dahulu masalah tersebut, kemudian buatlah aturan baru dan terobosan baru. Kami mendukung langkah pemerintah untuk melakukannya dengan secepat mungkin," bebernya. (ang).