Silpa Tinggi di Denpasar Disoroti Dewan, Tahun 2022 Mencapai Rp448,9 Miliar

TRIBUN-BALI.COM, DRNPASAR - Jumlah sisa lebih perhitungan atau Silpa yang tinggi disoroti oleh anggota DPRD Kota Denpasar.

Dewan meninta agar masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) lebih cermat dalam menyusun anggaran serta program kerja. 

Program yang disusun secara cermat dipastikan akan dapat terealisasi dengan baik, sehingga tidak ada anggaran yang mubazir.

Baca juga: Sebuah Kos-kosan Terbakar di Denpasar, 5 Mobil PMK BPBD Dikerahkan

Hal itu disampaikan oleh Fraksi Demokrat DPRD Denpasar, I Ketut  Budiarta. 

Ia mengatakan, jumlah Silpa secara berturut-turut terlihat cukup tinggi. 

Misalnya saja, pada tahun anggaran 2021 jumlah silpa mencapai Rp378,3 miliar. 

Kemudian meningkat lagi pada APBD 2022 yang mencapai Rp448,9 miliar. 

Baca juga: Denpasar Unggulkan Inovasi ‘Raditya’ dari Top 99 Menuju Top 45 Dalam Inovasi Pelayanan Publik 2023

"Jumlah ini cukup besar yang semestinya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih banyak," katanya, Kamis, 6 Juli 2023.

Ia mengatakan, dalam setiap tahun pelaksanaan APBD, selalu terjadi silpa yang tinggi. 

"Karena itu, kami minta OPD dalam menyusun rencana lebih cermat. Selain itu, perlu keberanian untuk mengeksekusi program yang sudah dibuat, sehingga tidak banyak lagi menjadi silpa," kata Budiarta.

Baca juga: Dekranasda Kota Denpasar Siap Berpartisipasi dalam Pembukaan Pameran Bali Bangkit 7

Anggota Fraksi Nasdem-PSI, Ameliana Sri Wahjuni mengatakan OPD harus lebih cermat dan meningkatkan akurasi program sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. 

Pihaknya prihatin dengan tingginya silpa yang terjadi selama ini.

Padahal di sisi lain, kondisi yang memerlukan pembiayaan masih sangat banyak. 

Baca juga: Kapolsek Benoa Tindak Lanjut Perintah Kapolresta Denpasar Antisipasi Penanganan Bencana Alam

Terutama untuk infrastruktur yang perlu lebih banyak perbaikan. 

Belum lagi sejumlah fasilitas publik yang juga perlu mendapat perhatian untuk bisa memberi kenyamanan kepada masyarakat, warga kota.

Demikian pula kondisi jalan yang masih banyak perlu dana untuk perbaikan. 

"Bila saja program yang dirancang lebih cermat, dipastikan dana silpa tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, perbaikan sejumlah fasilitas publik tetap bisa berjalan," katanya. 

Baca juga: Polresta Denpasar Lepas 18 Personel Memasuki Masa Purna Bakti

Sebelumnya, dalam rekomendasi dewan atas laporan keterangan pertanggungjawaban  wali kota tahun 2022 yang dibacakan anggota Badan Anggaran DPRD, Ketut  Suteja Kumara dalam sidang paripurna intern beberapa waktu lalu mengatakan menyikapi laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota tahun 2022, dewan telah menugaskan badan anggaran  untuk melakukan pembahasan.   

Setelah melakukan pembahasan, akhirnya keluarlah rancangan rekomendasi dewan yang akan disampaikan kepada wali kota. 

Dokumen tersebut juga berisikan saran dan masukan serta koreksi  terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Suteja Kumara menyebutkan setidaknya ada enam poin catatan yang akan disampaikan kepada wali kota. 

Di antaranya  terkait dengan realisasi anggaran agar lebih dimaksimalkan. 

Masing-masing OPD diminta untuk lebih cermat dalam merancang program  serta alokasi anggaran agar tidak terkesan mubazir. 

Karena masih banyak  pembangunan infrastruktur yang juga memerlukan dana.

Seperti diketahui, realisasi APBD tahun 2022 lalu, Pemkot Denpasar berhasil mendapatkan pendapatan sebesar Rp2,1 triliun lebih atau mampu melampaui target yang sebesar Rp 1,9 triliun. 

Demikian pula belanja daerah terealisasi sebesar 85,96 persen dari jumlah belanja R2,3 triliun. 

Sedangkan pembiayaan daerah terealisasi sesuai target, yakni Rp367 miliar. (*)
 

Berita lainnya di APBD Denpasar