9 Bulan Menunggu Kepastian Perbaikan! Kerusakan Infrastruktur di Jembrana dan Bangli

TRIBUN-BALI.COM  - Warga Desa Belimbingsari, Kecamatan Melaya, Jembrana menunggu kepastian pembangunan jembatan.

Sejak putus pada bencana yang terjadi Oktober 2022 lalu, hingga kini tak kunjung ada kabar perbaikan.

Sudah sembilan bulan lamanya warga mengandalkan jembatan alternatif berbahan kayu yang hanya bisa dilalui sepeda motor dan pejalan kaki. Padahal jembatan tersebut merupakan akses utama warga.

"Jembatan swadaya masih digunakan tapi hanya untuk sepeda motor dan pejalan kaki. Sedangkan mobil harus melalui jalur alternatif yang memang jaraknya cukup jauh," ungkap Perbekel Desa BlimbingsariI, Made John Ronny, Jumat (21/7).

Baca juga: 75 Hektare Lahan Terancam Kekeringan, Gorong-gorong Jebol Sumbat Irigasi Subak Lepang

Baca juga: Bupati Akan Pecat Guru SD Cabul Itu! Tunggu Surat dari Polres Karangasem Kemudian Ambil Tindakan

Ia sudah mengusulkan proposal perbaikan jembatan tersebut ke Pemkab Jembrana.

Namun belum ada informasi perbaikan. "Sudah kami usulkan tapi sampai saat ini belum ada kejelasan informasi mengenai pembangunan jembatan tersebut," tandasnya.

Sementara itu, sejumlah dinding penahan tanah (DPT) Bangli dalam kondisi rusak.

Butuh anggaran miliaran untuk memperbaiki seluruh kerusakan tersebut. Rusaknya DPT dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya akibat drainase yang tidak berfungsi dengan baik.

"Akibatnya saat terjadi hujan atau bencana, memicu ambrolnya DPT. Jika tidak segera tertangani, selain volume kerusakan akan bertambah juga bisa mengancam keberadaan dari badan jalan," ungkap Kabid Bina Marga Dinas PUPR Perkim Bangli, I Wayan Lega Suprapto.

Kerusakan DPT tersebar di empat kecamatan. Untuk di Kecamatan Tembuku, Kintamani dan Susut kerusakan DPT tercatat di enam ruas jalan pada masing-masing kecamatan. Sedangkan di Kecamatan Bangli tercatat lima ruas jalan.

Dinas PU telah melakukan penghitungan biaya perbaikan. Totalnya mencapai Rp 6,2 miliar. "Kerusakan DPT di Kecamatan Tembuku yang butuh anggaran Rp 1,6 miliar. Kecamatan Kintamani Rp 1,2 miliar. Kecamatan Susut Rp 614 juta. Paling banyak di Kecamatan Bangli yang butuh anggaran Rp 2,6 miliar," ungkapnya.

Perbaikan diprioritaskan dengan menilai volume pekerjaan dengan kebutuhan anggaran. Apabila kebutuhan anggaran tidak terlalu besar, maka bisa dilakukan segera melalui dana rutin. "Sebaliknya jika anggaran yang dibutuhkan cukup besar, tentu harus melalui usulan," jelas dia.

"Untuk tahun ini perbaikan DPT menyasar wilayah Tamanbali-Guliang Kangin. Ini program lanjutan setelah sebelumnya rekanan gagal menyelesaikan pekerjaan. Anggarannya sebesar Rp 1,5 miliar," sambung dia. (mpa/mer)