Koster Bandingkan Masyarakat Beli Pulsa 200 Ribu Tak Masalah, Harga PDAM Naik 10 ribu Jadi Keributan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Workshop Dukungan Eksekutif dan Legislatif dalam Pengembangan Program Air Minum di Perkotaan dalam Kerangka NUWSP berlangsung di The Trans Resort Bali, Kuta, Badung, Kamis, 3 Agustus 2023. 

Adapun beberapa pejabat yang turut hadir dalam acara ini salah satunya yakni Gubernur Bali, Wayan Koster.

Dalam sambutannya Koster mengatakan saat ini pihaknya sedang memetakan terkait penggunaan air dan sedang berjalan memprogramkan sistem pengelolaan air dari hulu sampai hilir agar sampai ke masyarakat diperkotaan apalagi di Bali merupakan daerah wisata.

Air tak boleh jadi sumber masalah kehidupan di Provinsi Bali. 

Dan sampai saat ini secara umum kebutuhan air di Bali dapat dikelola dengan baik tapi tidak bisa dibiarkan dikelola dengan cara-cara yang konvensional lagi.

Dalam diskusi ini Koster ingin memberikan masukan salah satunya yang harus dirubah menurut Koster adalah mindset dari Pemerintah Daerah dan masyarakatnya sendiri. 

“Masyarakat cenderung memandang air adalah pemberian alam sehingga PDAM sedikit saja menaikan tarif air ribut tapi kalau beli pulsa sebulan dengan harga Rp 200 ribu itu tidak pernah berfikir beratnya bagaimana los gitu saja. Tapi begitu air naik 10 ribu saja ribut,” kata, Koster. 

Menurut Koster mindset ini yang harus dirubah, masyarakat harus diedukasi bahwa air itu kebutuhan dasar lebih dasar dan lebih vital daripada alat komunikasi.

Jadi maka dari itu kata Koster kita semua harus menghargai air ini.

Selain itu, Koster juga akan memberlakukan kebijakan pembatasan pengambilan air bawah tanah.

Air yang akan digunakan semuanya bersumber dari air permukaan dari hulu ke hilirnya akan ditarik. 

“Dan sekarang kami mengembangkan program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta sumber air dengan bendungan yang cukup dibantu oleh Menteri PUPR yaitu Bendungan Sidan, Tamblang, yang cukup memenuhi kebutuhan air sehari-hari tidak saja untuk air minum tapi juga untuk irigasi,” imbuhnya. 

Oleh karena itu di forum workshop ini sangat penting kata Koster untuk dibahas sejumlah isu krusial yang real yang harus dihadapi dan diselesaikan tidak boleh dibiarkan lama-lama.

Ia juga menekankan pada masyarakat yang masih menganggap air itu pemberian itu harus dirubah dan air itu harus dibayar harus dibeli karena untuk sampai dirumah itu perlu biaya untuk pengembangan infrastruktur dan sarana dan prasarananya. 

“Saya kira kepala daerah pun eksekutif dan leglislatif harus menempatkan posisi air dalam pengelolaan air seperti itu tidak perlu takut karena nanti tidak terpilih tapi kita membiarkan kebiasaan buruk ditengah masyarakat,” tandasnya.