Pariwisata Dinilai Pulih, Badung Rancang Pendapatan Rp 7,4 Triliun Pada Anggaran Perubahan

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Ditengah pulihnya pariwisata pasca pandemi covid-19, pemerintah kabupaten Badung memastikan pendapatan mereka akan kembali naik.

Bahkan pemerintah Kabupaten Badung merancang pendapatan perubahan 2023  sebesar Rp 7,4 Triliun.

Angka itu pun naik Rp 1,3 Triliun atau 22 13 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk tahun 2023 yang sebesar Rp 6 Triliun lebih.

Hal itu pun diungkapkan Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa saat membaca rancangan perubahan kebijakan umum APBD Kabupaten Badunh tahun anggaran 2023 pada Sidang Paripurna yang dilaksanakan Rabu 9 Agustus 2023.

Mewakili Bupati Badung Suiasa menyebutkan pada proses penyusunan perubahan RKPD maupun Rancangan perubahan KUA dan Perubahan PPAS dapat disampaikan bahwa perkembangan ekonomi pada sektor pariwisata mulai menunjukkan tres positif dan menjadi potensi unggulan Kabupaten Badung. 

"Perlu saya sampaikan bahwa rancangan yang kami ajukan saat ini sudah menyesuaikan dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan telah menyesuaikan dengan nomenklatur belanja daerah seauai ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Lebih rinci Suiasa menyebutkan Pendapatan Badung yang dirancang Rp 7,4 Triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6,5 Triliun lebih, Pendapatan Transfer Rp 872 Miliar

"Jadi pendapatan trasfer nilainya tetap tidak ada perubahan, cuma PAD yang meningkat Rp 1,3 Triliun atau 25,86 persen dadi PAD Induk tahun 2023 yakni diangka Rp 5,1 Triliun," bebernya.

Sedangkan untuk belanja daerah kata Suiasa pada rancangan perubahan KUA-PPAs Tahun Anggaran 2023 dirancang Rp 8,4 Triliun.

Angka itu pun naik 2,4 Triliun atau 39,70 persen dari APBd Induk tahun anggaran 2023 sebesae Rp 6 Triliun lebih.

Baca juga: VIRAL Kasus Pemerkosaan WNA Brasil, Terduga Pelaku Tertangkap di Jatim & Dalam Perjalanan ke Bali

Diakui belanja daerah tersebut terdiri dari Belanja Oprasional di rancang Rp 5,1 Triliun, Belanja Modal dirancang 1,4 Triliun, Belanja tidak terduga dirancang Rp 77 Miliar lebih, dan belanja tranfer dirancang Rp 1,8 Triliun lebih.
 
"Jadi anggarannya tetap kita prioritaskan untuk pangan sandang dan papan. Termasuk juga bidang pendidikan dan kesehatan, Jaminan sosial dan Ketenagakerjaan, Adat Agama, Tradisi dan Budaya, Pariwisata, Infrastuktur, dan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik," imbuhnya. (*)