BNN Tes Urine Anggota DPRD Badung, Namun Tak Semua Hadir

TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung dilakukan ditest urine oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Badung yang dilaksanakan di Gedung Dewan, Rabu 29 Oktober 2025.

Pelaksanaan tes urine sendiri dilakukan sebelum pelaksanaan rapat paripurna DPRD Badung ini untuk memastikan ada atau tidaknya anggota DPRD mengonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang.

Sayangnya dari 45 anggota DPRD Badung ternyata tidak seluruhnya anggota DPRD yang hadir dalam test urine yang dilaksanakan. Hasil test urine juga tidak langsung diumumkan oleh pihak BNN.

Para anggota dewan hanya diminta untuk mengambil urinenya masing-masing untuk selanjutnya dibawa dan diperiksa oleh petugas BNN Kabupaten Badung.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kepala Turis Amerika Dihantam Fortuner Hingga Tewas di Sukawati Gianyar

Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti yang ditemui usai tes urine mengaku sangat mengapresiasi dan menyambut langkah BNN Kabupaten Badung melakukan test urine kepada anggota DPRD Badung. Menurutnya test urine ini penting untuk memastikan kesehatan anggota parlemen bebas dari narkoba.

"Kami apresiasi kegiatan ini (test urine). Ini menyangkut integritas jabatan anggota dewan. Kami dukung semakin sering kegiatan ini (test urine) kan semakin bagus," ujarnya.

Baca juga: BNNK Buleleng Tes Urine 15 Pejabat dan Staf di Dinas Damkar

Politisi PDIP asal Kuta ini berharap test urine ini tak hanya berlaku bagi anggota dewan, namun juga menyasar seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Badung. Sehingga pemerintah bisa memerangi peredaran narkoba di Kabupaten Badung.

"Tidak hanya dewannya saja (ditest urine), tapi seluruh pegawai juga. Karena ini penting buat integritas kita untuk mengabdikan diri kepada masyarakat Badung," kata Anom Gumanti.

Pihaknya berharap dari 45 anggota DPRD Badung seluruhnya bisa mengikuti test urine ini tanpa terkecuali. Sehingga dipastikan semua anggota dewan bebas dari pengguna maupun penyalahgunaan narkoba.

"Semua anggota dewan yang tidak hadir kedepan bisa mengikutinya," tegasnya.

Disinggung ada anggota dewan yang tidak hadir, Anom Gumanti mengaku tidak tahu siapa saja yang tidak hadir. Namun, jika dilihat dari absensi anggota dewan yang hadir pada rapat paripurma pihaknya tidak menyangkal memang ada anggota dewan yang tidak hadir. 

"Nah, yang tidak hadir ini belum saya deteksi. Yang jelas, sesuai yang hadir rapat paripurna itu 39. Sisanya saya tidak tahu," imbuhnya. (*)