Nelayan Pantai Mekar Desa Pesinggahan Klungkung Curhat ke Ditpolairud Polda Bali

TRIBUN-BALI.COM, KLUNGKUNG - Nelayan di Pantai Mekar, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali sampaikan keluh kesahnya kepada Ditpolairud Polda Bali.

Pertemuan para nelayan dengan Ditpolairud Polda Bali ini bertepatan dengan program Minggu Kasih yang digelar oleh Kepolisian Daerah Bali (Polda Bali), Minggu 3 September 2023.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu ketua kelompok nelayan mengeluh soal jaring penangkap ikannya yang kerap rusak.

Rusaknya jaring para nelayan ini, dikatakan akibat boat yang melintas di sekitar pantai.

Meski mendapat ganti rugi, para nelayan menilai ganti rugi yang diberikan tak sepadan dengan jaring yang rusak.

“Terkait dengan penangkapan ikan dimana selama ini jaring kami sering mengalami kerusakan akibat ditabrak oleh kapal-kapal yang lewat serta kami mendapatkan ganti rugi yang tidak sesuai,” ungkap ketua kelompok nelayan kepada Dirpolairud Polda Bali.

Selain mengeluh soal jaring yang rusak, para nelayan juga mengeluh kesulitan mendapat bahan bakar minyak (BBM).

Kendati mendapat BBM, jumlah yang diperoleh dinilai tak dapat mengakomodir operasional para nelayan.

Mereka berharap, ada subsidi BBM kepada para nelayan di Pantai Mekar, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali.

“Adapun juga yang kami tanyakan terkait pembelian BBM yang sangat sulit dan tidak sesuai dengan kebutuhan para nelayan. Kami harapkan juga BBM dapat disubsidi untuk kami” ucapnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Tribun Bali dari Humas Polda Bali, Minggu 3 September 2023.

Menanggapi jaring nelayan yang kerap rusak, Dirpolairud Polda Bali, Kombes Pol. Ponadi mengatakan perlu memasang tanda-tanda di seputar tempat menebar jaring.

Sehingga, boat yang akan melintas di seputar Pantai Mekar tak masuk ke area penebaran jaring.

Selain itu, Kombes Pol. Ponadi mengaku keluhan ini akan disampaikannya ketika menggelar rapat dengan Asosiasi Nelayan Sungai Indonesia (ANSI).

“Perlunya dipasangnya tanda-tanda, menentukan jalur-jalur atau pembatas areal pemasangan jaring oleh nelayan dan nantinya masalah tersebut akan kami sampaikan pada saat ada rapat ANSI untuk ditindaklanjuti” ujarnya.

Soal BBM subsidi untuk nelayan yang sifatnya terbatas, Dirpolairud Polda Bali menilai perlu adanya surat rekomendasi dari aparatur desa setempat.