Stok Elpiji 3 Kg Menipis di Bali, Tak Tepat Sasaran karena Digunakan Hotel, Laundry, Restoran

TRIBUN-BALI.COM - Stok elpiji 3 kg diperkirakan menipis di Bali akibat penggunaannya yang tak tepat sasaran. Kendati pembelian elpiji 3 kg saat ini sudah menggunakan KTP, nyatanya di lapangan masih banyak usaha komersial besar yang menggunakan elpiji 3 kg.

“Jadi gini, kita kan sudah sangat terbiasa dengan barang subsidi ya. Kebijakan pusat kan seperti itu. Kalau subsidinya ke barang, apa pun itu pasti akan terjadi celah-celah. Dan ini terjadi di mana pun, tidak hanya di Bali. Nah tetapi faktanya di Bali itu, kuota itu dihitung kan berdasarkan KTP Bali. KTP yang ada di Bali ya, yang domisili di Bali. Tetapi yang memanfaatkan kan tidak hanya KTP Bali, termasuk yang dari luar,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, Kamis (28/9).

Menurutnya, hal tersebut tidak adil karena semua pihak bisa menggunakan elpiji 3 kg, sementara kuotanya dibatasi. Selain itu juga penggunaan elpiji 3 kg tak tepat sasaran ke UMKM. Setiawan mengatakan, ia dan seluruh komponen yang terkait dalam hal melakukan penjagaan stok meminta pusat agar juga melakukan pengamanan stok gas di sana. 

“Karena kita tahu kuota pasti akan kurang. Supaya tidak terjadi kelangkaan seperti yang kemarin. Tetapi ke depan, di 2024 kan sudah mulai ada pendataan per-NIK. Ini pertama sudah punya sistem itu. Jadi kami di pemerintahan daerah tinggal supporting dan edukasi masyarakat,” katanya.

Elpiji 3 kg adalah barang bersubsidi dan diperlukan untuk masyarakat yang dapat, masyarakat miskin atau yang sudah terdata oleh database masyarakat. Setidaknya sekarang ini bagaimana caranya untuk mengedukasi ke masyarakat, yang bukan hanya menyerahkan fotokopi KTP atau fotokopi KK saja, namun cukup nomornya saja agar dapat dilakukan pengecekan di pangkalan.

“Prosesnya di pangkalan ya, tidak ada yang di pengecer. Jadi resmi sampai dengan di pangkalan. Berarti alasan 2023 kuotanya yang diajukan sedikit dari tahun 2022 karena itu berdasarkan pengajuan kuota. Itu kita berdasarkan kebutuhan, tetapi didapatkan kuota itu kewenangan pusat. Karena kan berlaku di 38 provinsi, tidak hanya Bali saja,” imbuhnya.

Baca juga: Truk Pasir Balapan di Sirkuit Landih Bangli Bali

Baca juga: Ihwal Upaya Damai, Kuasa Hukum Jero Dasaran Alit: Apa yang Didamaikan? Klien Saya Tidak Salah!

Baca juga: 2 Tersangka Tragedi Lift Maut Ayuterra Resort Ubud Diperiksa! Polres Gianyar Pertimbangkan Penahanan

Sementara untuk proyeksi kebutuhan elpiji 3 kg tahun depan, belum bisa diprediksi karena masih fokus pada angka jangka pendek terlebih dahulu. Kalau perhitungan dari Pertamina akan kurang, pihaknya akan coba ajukan ketersediaan dari pusat untuk mengamankan stok terlebih dulu.  Kemudian di tahun 2024 akan dicoba dari data yang ada, kondisi yang ada seperti apa. Dan proses ini kan dilakukan evaluasi berbasis sistem digital. 

Bulan Oktober 2023 ini pihaknya mulai mengajukan berapa kebutuhan elpiji 3 kg di Bali. Sementara total elpiji 3 kg yang disetujui berada di Bali pada 2023 melalui SK Dirjen Migas, kurang lebih 203 ribu metric ton atau setara sekitar 72 juta tabung. “Yang disetujui, padahal kalau mengajukan kemarin, yang tahun lalu tentunya lebih banyak dari itu. Kembali lagi kebijakan pusat, kita harus sebutin juga,” ucapnya.

Menurut surat edaran Dirjen Migas, ada beberapa jenis usaha yang tidak diperbolehkan menggunakan elpiji 3 kg, yakni hotel, restoran, tukang las, usaha laundry. Informasi ini akan disampaikan ke publik. Sebetulnya informasi ini memang sudah diinfokan ke publik, namun sifatnya hanya imbauan, dan tidak berdampak. 

“Artinya fakta di lapangan, kami turunkan tim, ternyata penggunaan sangat besar juga ada di sisi laundry. Laundry itu bukan men-support untuk masyarakat miskin, tetapi dia nge-laundry untuk men-support vila. Artinya kan tidak tepat jadinya. Nah, ini yang ada di lapangan yang perlu kita rapikan. Bahwa seharusnya kalau melihat dari data awal, nggak kurang nya untuk masyarakat miskin ya, tetapi faktanya yang menggunakan kan banyak,” katanya.

Sementara itu, sebelumnya Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengajak semua pihak, terutama masyarakat yang berada di golongan ekonomi menengah ke atas untuk sadar tidak turut menggunakan elpiji 3 kg. Karena elpiji 3 kg untuk masyarakat ber-KTP Bali yang berada di golongan ekonomi bawah (kurang mampu). Sehingga perlu dibuatkan regulasi aturan dan sanksi tegas bagi agen dan pangkalan. Pihak-pihak yang berani bermain, akan dikenakan sanksi pemberhentian kerjasama dengan Pertamina. Hal ini disampaikannya saat menerima audensi Anggota DPR RI Komisi VI Dapil Bali Nyoman Parta dan rombongan Pertamina Bali, di Ruang Kerja Gubernur Bali, Kamis (21/9) lalu.

Langkah tegas ini harus segera diambil agar tidak menjadi momok yang terus merugikan masyarakat, mengingat tidak semua golongan masyarakat berhak membeli elpiji 3 kg. Terlebih jika elpiji itu dioplos, maka tidak hanya akan merugikan dari segi jumlah, melainkan juga akan membahayakan pembelinya terkait keamanan dan kenyamanan.

Anggota Komisi VI DPR RI, Nyoman Parta meminta bantuan Pj Gubernur Bali untuk menyampaikan laporan kepada Menteri terkait mengenai ketersediaan kuota elpiji 3 kg yang semakin menipis, terlebih di bulan Desember 2023 stok kuota elpiji 3 kg diperkirakan tidak ada lantaran sudah terpakai di bulan November. Sehingga hal ini akan memberikan dampak bagi masyarakat Bali, terutama pengguna elpiji 3 kg yang berasal dari golongan masyarakat menengah ke bawah dan tercatat sebagai penerima elpiji subsidi 3 kg.

Sales Area Manager Retail Bali Pertamina, Gusti Anggara menjelaskan, kuota dan realisasi elpiji 3 kg di Bali tahun 2023 turun dibanding 2022, yakni dari 219.046 metrik ton menjadi 203.565 metrik ton.

“Dalam upaya memenuhi kebutuhan elpiji 3 kg masyarakat dan UMKM pasca Covid-19 dan berangsur kembalinya kegiatan pariwisata serta tumbuhnya UMKM di Provinsi Bali yang diprediksi akan naik 5-10 persen di tahun 2024 maka kami mengasumsikan kebutuhan elpiji 3 kg di Provinsi Bali akan naik 7