Agar Lebih Efektif, Forum Peduli AIDS Bali Gagas Penanganan HIV di Tingkat Desa

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Dalam rangka percepatan penanganan masalah HIV di Bali khususnya di Kota Denpasar, Forum Peduli AIDS (FPA) Bali mengusulkan inovasi program HIV di tingkat desa.

Hal ini dilakukan dengan jalan mempertajam sasaran pada penghapusan stigma dan diskriminasi terhadap orang yang hidup dengan HIV (ODHIV).

Terkait hal itu, FPA Bali melakukan diskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar.

Perwakilan FPA Bali, Made Efo Sumiartha menyebut layanan yang diberikan harus dengan pendekatan keluarga.

"Penanganannya juga harus dengan pemberian dukungan dan layanan kepada mereka melalui pendekatan keluarga," kata Made Efo Sumiartha, Rabu 18 Oktober 2023.

Baca juga: Ada 28.529 Kasus di Bali, Anggaran Penanganan HIV/AIDS di Denpasar Rp 220 Juta

Efo mengatakan, inovasi itu untuk memastikan bahwa ODHIV dapat diterima oleh keluarganya dan mendapatkan dukungan untuk menjalani pengobatan secara rutin.

Sementara itu, aparat desa bisa memberikan bantuan sosial, khususnya pada ODHIV yang mengalami kesulitan ekonomi.

“Selain itu, keluarga akan mendapat pelatihan untuk menangani situasi kedaruratan yang terkait dengan ODHIV,” katanya.

Adanya dukungan dari pihak desa itu memerlukan kesiapan dari aparat desa untuk memastikan agar tak terjadi stigma dan diskriminasi.

Di pihak lain, kalangan ODHIV juga harus bersedia membuka diri mengenai statusnya.

Soal tingkat kerahasiaan, kata Efo, bisa disepakati antara antara pihak desa dengan ODHIV.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar, I Wayan Budha pun mendukung langkah tersebut.

Buda menyebut, penanganan HIV di tingkat desa sudah menjadi perintah dari Permendes yang mengatur dana desa.

Menurutnya, yang jadi masalah selama ini adalah kurangnya pemahaman para kepala desa, maka program lebih banyak ditujukan untuk sosialisasi pencegahan HIV.

"Kalau ada hal yang baru sebenarnya sangat diharapkan. Namun harus detail hingga masalah Rancangan Anggaran Belanjanya," katanya.

Buda pun berharap, pihak FPA bersedia untuk terjun langsung dan berdiskusi dengan para kepala desa untuk mencari kemungkinan penerapan gagasan itu.

"Tentunya harus ada data yang jelas juga, termasuk mengenai keberadaan ODHIV di desa itu," katanya. (*)

Kumpulan Artikel Bali