Pemprov Bali Seriusi Penggunaan Transportasi Umum Berbahan Bakar Listrik

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali adakan Penandatanganan Joint Kick-Off Meeting, dalam rangka kegiatan Feasibility Studies Proyek Electrical Vehicle-BRT dan Electrical Vehicle Charging Points Di Provinsi Bali bertempat di Wiswa Sabha Utama, Rabu, 18 Oktober 2023.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, mengatakan stakeholder yang terdiri dari Kemitraan Indonesia-Australia Untuk infrastruktur (KIAT), Millennium Cherished Account (MCA), World Research Institute (WRI) Indonesia sudah sepakat untuk bersama-sama akan menyelesaikan Feasbility Study (FS).

“Dan termasuk melakukan residesain dari model-model penyiapan EV charging point, dan kemudian juga elektrik BRT yang kita persiapkan untuk meningkatkan kualitas suplai dari sistem transportasi di dunia sarbagita,” jelas, Samsi.

Samsi juga menjelaskan, elektrik BRT ini sebetulnya adalah pengembangan dari sustainable urban mobility plan yang diadakan pada tahun 2021 bersama KIAT.

Lalu kemudian juga digabungkan dengan RAD Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) yang mana sebetulnya untuk Bus merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk mempersiapkan konektor busnya.

Baca juga: Rumah Sekdes Gunung Bau Kebakaran, Wayan Suparsa Dibangunkan Istrinya

Baca juga: 800 Pedagang Ikuti Konsultasi Publik Pasar Induk Gadarata Singasana

“Yang diadakan oleh pemerintah untuk penyiapan bus listrik, nah karena itu kemudian dituangkan dalam KBLBB, tapi kita tidak hanya bicara bus tapi bicara juga bagaimana model delivery yang harus ada dan bagaimana kerjasamaa antara pemerintah dengan operator, nantinya supaya sustainability dari servis atau layanan ini bisa dilaksanakan dan kita akan memastikan bahwa ini punya sistem yang bisa berjalan dengan baik dan tentunya disini juga terdapat dari Bapenas,” imbuhnya.

Peran bus, dikatakan Samsi, sama seperti eskalator yang ada di dalam mall. Di mana harus tetap disiapkan walaupun penggunaannya jarang.

Dan karena itu merupakan bagian dari tugas pemerintah sebetulnya, untuk menyiapkan servis ini tidak semata-mata kita akan bicara dari sisi finansial, tetapi akan melihat dari ekonomi benefit bus ini akan bisa dinikmati oleh masyarakat untuk mempermurah atau memastikan penjalanannya lebih andal, jadi reliable dan kemudian bisa juga dijangkau.

“Dan juga memastikan konektivitasnya sehingga walaupun perlu jalan kaki, tapi jalan kakinya gak banyak-banyak, gak terlalu banyak lah artinya cukup kita diberikan kesempatan jalan kaki yang nyaman, sehingga nanti penyediaan infrastrukturnya juga termasuk dari halte dan pedestrian oriented designnya harus dilakukan secara bersama-sama jadi kita tidak hanya bicara bus saja, tetapi juga termasuk ekosistemnya dan komponen-komponen yang lainnya,” tutupnya.

(*)