Pemkab Klungkung Akan Tata Gor Swecapura Hingga Bangun Kantor Bersama di Nusa Penida

TRIBUN-BALI.COM -  Pada tahun 2024 mendatang, Pemkab Klungkung berencana kembali menganggarkan kegiatan fisik untuk fasilitas publik.

Diantaranya penataan GOR Sewcapura di Gelgel, pembangunan gedung bersama di Nusa Penida.

Termasuk perencanaan gedung kantor BRIDA (Badan Riset dan Inovasi Daerah) dan Dekranasda (Dewan Kerajinan Nasional) Klungkung.

Baca juga: Peta Pilpres 2024 Berubah? Gibran Rakabuming Bertemu Empat Mata dengan Megawati

Baca juga: Lereng Gunung Agung Karangasem Bali Kembali Terbakar, Simak Begini Kondisinya!

Hal ini sempat ditegaskan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, saat rapat paripurna bersama dengan anggota DPRD Klungkung.

Terkait hal ini, Suwirta mengatakan pembangunan beberapa gedung itu sudah tahap perencanaan.  

Jika pembahasan APBD Klungkung 2024 telah final, diharapkan semua gedung itu dapat terealisasi tahun 2024.

"Ya, sudah perencanaan,” ujarnya Kamis (19/10/2023).

Bupati Suwirta mengaku tidak terlalu hafal, dengan rincian anggaran dari pembangunan fisik tersebut.

Namun ia memastikan, gedung atau fasilitas yang dibangun untuk kepentingan publik.

Misalnya saja penataan GOR Swecapura yang menurutnya, sudah sangat perlu di lakukan.

Saat ini beberapa bagian di GOR Swecapura sudah dalam kondisi rusak karena termakan usia.

Demikian lapangan sepak bola di lokasi itu kondisinya sudah memprihatinkan.

Termasuk nanti penataan fasilitas-fasilitas olahraga lain di GOR Swecapura.

Sedangkan pembangunan gedung bersama di Nusa Penida, bertujuan untuk menyatukan pelayanan beberapa kegiatan agar lebih efisien.

"Nanti pelayanan di Nusa Penida akan satu pintu, jadi lebih efesien," jelas Suwirta.

Selain itu saat ini juga sangat perlu membangun Kantor BRIDA yang merupakan organisasi perangkat daerah yang baru dibentuk di Klungkung.

Demikian haknya Dekranasda Klungkung selama ini belum memiliki kantor.

"BRIDA kan belum punya kantor, begitu juga dengan Dekranasda Klungkung,” jelas Suwirta.

Terkait anggaran yang akan dibutuhkan untum merealisasikan kantor ini, Bupati Suwirta mengatakan baru akan dapat ditentukan setelah penetapan APBD 2024 yang saat ini tengah dalam pembahasan.

"Nanti ya setelah penetapan (APBD 2024),” jelas Suwirta. (*)