Presiden Jokowi Buka Suara Soal Polemik Penurunan Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Bali

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA - Polemik pemindahan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD saat kunjungan Presiden Jokowi  di Bali pada 31 Oktober 2023 masih menjadi sorotan.

Bahkan, politisi senior PDIP, Komarudin Watubun geram saat mendapatkan informasi tersebut.

Aksi pemindahan baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu awalnya viral di media sosial.

Baca juga: Jokowi Datang, Alat Peraga Kampanye di Sukawati Diturunkan, Pj Gubernur Bali: Baliho Cuma Digeser

Kemudian, PJ Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya bersama Pangdam Udayana dan Kapolda Bali menggelar konferensi pers untuk mengklasifikasi isu tersebut.

Menanggapi isu pemindahan baliho itu, Presiden Jokowi angkat bicara.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu Kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus netral.

Baca juga: BREAKING NEWS: Seorang Remaja 15 Tahun Ditemukan Meninggal di Gianyar, Diduga Sengaja Akhiri Hidup

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara  di Kalimantan Timur, Rabu, (1/11/2023).

Oleh karenanya kata Jokowi setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah kata Jokowi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.

"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun geram terhadap aksi pencopotan baliho pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di sekitar Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali.

Pencopotan itu terjadi di sekitar area kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komarudin mengatakan Bali merupakan salah satu basisnya PDIP atau disebut kandang Banteng.