Gianyar Belum Ada Penurunan Baliho kampanye

TRIBUN-BALI.COM, GIANYAR - Pasca ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) terkait Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, petugas Satpol PP di sejumlah daerah di Bali telah menurunkan atribut partai.

Sebab ada larangan berkampanye dari 4-27 November 2023.

Namun di Kabupaten Gianyar sendiri, aturan tersebut terkesan tak berlaku.

Sebab hingga Rabu 8 November 2023 ini, jalanan dan sudut-sudut keramaian di Kabupaten Gianyar masih dijejali atribut politik, mulai dari baliho maupun bendera politik. 

Kepala Dinas Satpol PP Gianyar, I Made Watha tak menampik hingha saat ini, pihaknya memang belum menurunkan satupun baliho atau alat peraga kampanye (APK).

Dia berasalan masih menunggu arahan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gianyar.

Sebab, koordinator dalam penertiban APK tersebut adalah Bawaslu. Dalam hal ini, Satpol PP hanya sifatnya membantu.

"Kita masih menunggu koordinasi dan keputusan dari Bawaslu Gianyar, karena DCT sudah di tetapkan," ujar Watha.

Ketua Bawaslu Gianyar, I Wayan Hartawan mengatakan, pihaknya tidak ujug-ujug menurunkan atribut parpol begitu saja.

Sebab, dalam menciptakan suasana kondusif, ia akan meminta parpol itu sendiri yang menurunkan atributnya yang terpasang di jalanan. 

Baca juga: Pencabutan APS di Denpasar Masih Dilakukan Mandiri, Satpol PP Denpasar Tunggu Hasil Rapat Jumat Ini

"Kita akan undang parpol dengan pihak terkait, untuk diajak koordinasi agar taat aturan sesuai tahapan pemilu," tandasnya.

Hartawan menegaskan, partai atau caleg baru bisa melaksanakan kampanye mulai tanggal 28 November 2023.

Seperti pemasangan Alat Peraga Kamapaye, kampanye dalam bentuk tatap muka, pertemuan terbatas dll. 

"Ini yg kita koordasikan, untuk dipahami, agar tidak memasang APK sebelum waktunya, kalau sudah terpasang mohon untuk dapat melepas sendiri," jelasnya.

Terkait kapan ia akan melakukan koordinasi dengan parpol peserta pemilu, Hartawan belum bisa memastikan.

"Nanti akan diinformasikan lebih lanjut," ujarnya. (*)