Transportasi Umum Masih Belum Dilirik Masyarakat Bali, Kadishub: Ini Memang Persoalan

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Transportasi umum masih belum digemari oleh masyarakat di Bali. 

Hal ini membuat Pemerintah Provinsi Bali harus kembali memfokuskan upaya perbaikan penggunaan layanan transportasi umum. 

Sebelumnya pada Tahun 2014 pemerintah telah menyediakan sebanyak 35 unit Bus Sarbagita, namun seperti kenyataanya bus sarbagita seolah mati pelan-pelan di tahun 2017.

Berikutnya pada tahun 2018 hingga 2019 hanya terdapat 10 unit bus sarbagita yang bertahan. 

Baca juga: Pemkab Badung Kunjungi RMU Tibu Beleng, Disebut Bakal Jadi RMU Paling Modern di Bali

Pemerintah pun saat itu memutuskan untuk tidak memasang tarif bagi masyarakat khususnya mahasiswa, lansia hingga disabilitas. 

Namun saat itu kondisi transportasi umum masih cukup baik untuk melayani masyarakat.

Sehingga munculah bus Trans Metro Dewata pada Oktober 2020 yang hanya memiliki satu koridor yakni tujuan Gor-Bandara. 

Sayang pada tahun tersebut transportasi umum kembali merosot akibat adanya pandemi, yang mana bandara pun sempat ditutup.

Berangsur-angsur pemerintah kembali menambah unit bus Trans Metro Dewata sehingga berjumlah 5 unit dan mulai beroperasi penuh di awal tahun 2022. 

Sayangnya ketika pemerintah mencoba untuk memasang tarif, minat masyarakat pun kembali menurun.

Baca juga: Belasan Sekaa Baleganjur se-Bali Berkompetisi di Festival Seni Budaya Badung

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Samsi Gunarta pada Selasa 14 November 2023.

Pada saat Oktober 2022 mulai diterapkan bayar pada penumpang Trans Metro Dewata dan jumlah penumpang langsung turun. 

“Saat itu load factor sudah 40 persen rata-rata dan beberapa koridor seperti koridor I pesiapan-central parkir sudah diatas 50 persen, tapi tidak ada pemasukan,”

“Mulai pembayaran ngedrop dia, tapi saat itu, kira-kira April 2022 bandara sudah buka sehingga koridor II bertahap meningkat,” ucap, Samsi. 

Peminat pengguna transportasi umum pun dikatakan kembali meningkat hingga 2023, namun tidak memberi hasil yang memuaskan. 

Pemerintah bahkan belum memiliki rencana untuk memperbaiki rute koridor-koridor tersebut. 

Menurut Samsi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat masih belum total melirik transportasi umum. 

“Pertama tidak ada untungnya naik bus, dibanding naik motor, kecuali dari sisi risk (resiko) keselamatan,”

“Naik bus kita bisa santai mengerjakan sesuatu di dalam dan sampai di tempat, tinggal jalan kaki,”

“Persoalannya rata-rata perjalanan kaki kita sekarang itu lebih dari 20 menit,”

“Jadi menuju halte kemudian nanti dari halte ke tujuan jadi 40 menit untuk jalan kaki, bahkan yang ekstrem di daerah kita ada orang harus jalan 40 menit untuk mencapai halte,”

Baca juga: Video WNA Memungut Uang Sesari di Pantai Petitenget Viral, Diduga Karena Kehabisan Bekal

“Ini memang persoalan,”paparnya

Selain hal itu dikatakan pula belum adanya prioritas untuk bus, belum lagi masyarakat yang ingin mengetahui halte yang akan dituju bus harus memiliki aplikasi. 

Sehingga ini menjadi PR bagi pemerintah untuk memastikan asanya prioritas terhadap bus dan juga fasilitas untuk pejalan kaki agar masyarakat bisa lebih nyaman. 

“Nah ini persoalan yg masih kita hadapi, karena itu kita ada di situasi pemerintah pusat sulit mengalokasikan dana untuk bus ini dan mereka menanyakan pemprov mau ambil gak koridor ini,” tandasnya.

Ia pun berharap nantinya antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten bisa bekerjasama untuk berbagi membahas persoalan ini. 

“Saya berharap nanti akademisi melihat bener situasi ini, apakah gagasan ini bisa berjalan?  Kalau mau dijalankan berapa provinsi harus membiayai?,” tutupnya.