Cak Imin Sebut AMIN akan Kaji Ulang UU Ciptaker Jika Menang di Pilpres 2024, Ini Komentar Ganjar

Ada tujuh fraksi yang menyetujui pengesahan tersebut, salah satunya PKB.

Baca juga: Debat Perdana Pilpres 2024 Tayang Jam Berapa? Berikut Jadwal, Tema dan Daftar 11 Panelisnya

Kemudian enam partai lain ialah PDIP, Gerindra, NasDem, Golkar, dan PPP. Kemudian, PAN menyetujui dengan catatan sedangkan dua yang menolak ialah PKS dan Demokrat.

Menanggapi hal tersebut, Cak Imin menyebut keputusan fraksi PKB menyetujui RUU Omnibus Law menjadi UU karena kebijakan koalisi.

"Ya, itu 'kan bagian dari keputusan koalisi partai semua koalisi memutus seperti itu dan itu perintah dari koalisi dan jumlah kita tidak terlalu besar dan akhirnya diikuti oleh semua koalisi," jelasnya.

Meski begitu, Ketua Umum PKB itu menjanjikan UU Ciptaker akan dikaji ulang.

Komentar Kubu Ganjar

Terkait dengan ungkap Cak Imin itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku juga akan melakukan evaluasi terhap UU Omnibus Law Cipta Kereja jika dirinya terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang.

Menurunya, UU itu malah menciptkan ketidaknyamanan kepada berbagai pihak terkait.

Ganjar kemudian mengungkapkan, dirinya sempat menyampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar semua pihak terkait itu dapat berdiskusi bersama memecahkan persoalan ketidaknyamanan dari adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Saya sampaikan di Apindo, rasanya kita harus duduk bersama untuk me-review, apakah kita akan gunakan rezim pengusaha, rezim pengupahan, atau yang lain."

"Umpama kita contohkan kita punya pengupahan apa yang bisa dikontribusikan pemerintah, umpamanya yang bisa membantu para buruh kawan-kawan ini biar hidup lebih baik," sambung Ganjar.

Ia kemudian juga mencontohkan kenyamanan regulasi bagi kaum buruh terjadi ketika dirinya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, yaitu melalui pemberian subsidi transportasi.

"Kita siapkan perumahan untuk buruh memang belum banyak, tapi transportasi sudah membantu, memastikan akses pendidikan dan kesehatan terjamin."

Baca juga: Ganjar-Mahfud Komitmen Percepat Digitalisasi Layanan Kesehatan Lewat Program Internet Masuk Desa

"Maka kalau 4 komponen ini bisa, maka buruh akan terbantu," ucapnya.

Ganjar menekankan, prioritas utamanya adalah mendudukan pemangku kepentingan agar bisa bersepakat.