Disdikpora Segera Panggil Sekolah dan Komite, Bahas Teknis dan Pelaksanaan Program Angkutan Siswa

NEGARA, TRIBUN-BALI.COM - Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan bersama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana membahas persiapan layanan angkutan siswa gratis di kantor setempat, Selasa 16 Januari 2024.

Pembahasan awal ini untuk memantapkan kembali terkait kesiapan layanan angkutan siswa gratis dari segi penerima manfaat.

Terungkap, data siswa yang disodorkan oleh Disdikpora bisa saja berubah.

Sebab, data awal tersebut sudah ada yang lulus sekolah. 

Kabid Perhubungan, I Gede Ariadi menjelaskan, setelah membahas kesiapan armada, pihaknya menjajagi Disdikpora untuk membahas data jumlah siswa penerima manfaat.

Dari hasil pertemuan yang dilakukan, ternyata data awal 390 orang siswa SMP yang akan menikmati layanan ini bisa berubah.

Namun jumlahnya tetap 390 orang sesuai plot anggaran.

"Data yang kemarin ternyata sudah ada siswa yang lulus sekolah. Sehingga nanti kan di-update tapi tetap mengutamakan siswa kategori kurang mampu atau masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," jelas Ariadi saat dikonfirmasi, Selasa 16 Januari 2024. 

Disinggung mengenai pembahasan teknis pelaksanaan, Ariadi mengakui pihaknya bakal terus melakukan pembahasan lanjutan dengan instansi terkait.

Baca juga: Gusti Ngurah Oka Temukan Mertuanya Meninggal Di Toilet Tempat Memancing

Selanjutnya, pihaknya akan kembali membahas teknis pelaksanaan dengan melibatkan pihak sekolah hingga komite.

Pembahasan mulai dari penerima manfaat yakni siswa, titik kumpul, model, teknis, serta keselamatan lalulintas dari program angkutan siswa ini.

"Rencananya Jumat depan kita akan bahas soal teknisnya. Nanti kita menunggu undangan dari Disdikpora karena melibatkan Kepala Sekolah dan juga Komite atau penerima manfaat program ini," ungkapnya. 

Bagaimana dengan organda atau armada, dia mengakui saat ini masih menunggu kesiapan pihak organda untuk dikukuhkan.

Sehingga ketika sudah dikukuhkan bakal ada struktur jelas untuk menjadi dasar pembuatan SK Bupati.

Terpenting, ketika program ini jalan semua stakeholder atau instansi terkait diharapkan mendukung agar program berjalan dengan lancar.