Pangdam IX/Udayana Tegaskan TNI Tak Boleh Diam Saja Hadapi Penggeber Kenalpot Brong di Depan Markas

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pangdam IX/Udayana, Mayjen TNI Harfendi SIP MSc menyinggung fenomena knalpot brong di masa tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 202, ia tak ingin TNI dianggap "tidur".

Pangdam menginstruksikan bagaimana seharusnya peran TNI menghadapi penggeber knalpot brong sebagaimana terjadi di depan markas satuan TNI seperti viral di media sosial. 

Hal ini disampaikan Mayjen TNI Harfendi dijumpai Tribun Bali usai Apel Kesiapsiagaan TNI Dalam Pemilu 2024 di Lapangan I Gusti Ngurah Rai, Asrama Praja Raksaka, Kepaon, Denpasar, Bali, pada Rabu 18 Januari 2024. 

"Mereka datang rombongan dengan gas merongrong memancing emosi kita hari-hari ini mungkin awalnya ini belum, di depan markas TNI memancing emosi diharapkan prajurit Kodam dan keluarga jangan terpancing," kata Mayjen TNI Harfendi. 

Pangdam menilai, bahwa situasi tersebut bukan spontantitas melainkan diciptakan untuk memprovokasi institusi TNI. Namun, Pangdam meminta agar tidak terjadi kontak fisik saat memberikan teguran. 

"Semakin ke sini kita melihat itu bukan spontanitas lagi, sudah ada yang menciptakan itu, untuk mencegah caranya perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi kontak fisik," ujarnya. 

Meski tidak memperbolehkan terjadi kontak fisik, namun Pangdam ingin menjaga marwah TNI sebagai penjaga kedaulatan yang tidak boleh diam saja diremehkan. 

"Jangan dibiarkan saja, namanya kita tidur saja itu, usir mereka secara humanis jangan ada kontak fisik, jangan seolah-olah berlaku keras, jangan terpancing provokasi, mereka setengah mabuk, mereka minum-minum dulu setelah teler main knalpot di gas-gas, ini ada yang menciptakan, bukan tiba-tiba spontanitas, ini untuk mendiskreditkan kita," jelasnya. 

Ia menambahkan dengan framing keributan anttara TNI dengan masyarakat ada orang dibaliknya yang mengambil manfaat untuk keuntungan atau kemenangan kelompoknya.

Baca juga: Kantor Satpol PP Kota Denpasar Akan Pindah Sementara ke Hotel Dwikarya Mulai 1 Maret

"Itu sudah mereka rencanakan, dengan bentrok ini TNI dianggap tidak netral, marah boleh tapi dikendalikan, jangan kita masuk ke dalam skenario," tegasnya. 

Pangdam juga meminta jajaran terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan tokoh-tokoh parpol untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi di Bali. 

"Ini menjadi fenomena di masyarakat, kalau ada hal kita tekankan jajaran selalu kooridinasi, apabila dari kelompok-kelompok tertentu kita cari tokoh dan koordinasi dengan tokoh jangan memancing keributan memgganggu ketertiban umum, kita sinergi koordinasi dengan stakeholder," pungkasnya. (*)