Bappenas Ingatkan Pengembangan AI Beretika, Pemprov Bali Didorong Realisasikan AI Pariwisata

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Jerman mewujudkan Program FAIR Forward-Artificial Intelligence for All.

Perencana ahli pertama bidang TIK dan Penyiaran, KementerianPPN/Bappenas Andreas Bondan Satriadi menjelaskan, program yang telah dijalankan sejak November 2023 hingga akhir Februari 2024 ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan terhadap Al. 

Peserta pelatihan yang terdiri dari 30 mitra lembaga juga melakukan kunjungan lapangan ke Desa Bakas, Klungkung, mereka belajar pemetaan dataset Bahasa Bali langsung dari annotator Bahasa Bali dan masyarakat lokal.

Pemetaan ini dipandu oleh PROSA.ai, sebuah perusahaan teknologi pemrosesan bahasa teks dan suara untuk bahasa Indonesia, dan memiliki misi untuk mendukung bisnis dan masyarakat untuk produktivitas yang lebih efektif. 

“Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen kami agar dapat menciptakan pendekatan yang lebih terbuka, inklusif, dan berkelanjutan terhadap Al. Serta harapannya para pembuat kebijakan dapat memperoleh pengetahuan yang memadai dalam bidang Al," ujar Andreas saat dijumpai Tribun Bali di sela Penutupan program Al Policy Makers Forum serta pelatihan di Annika Linden Center, Denpasar Timur, Denpasar, Bali, pada Senin 4 Maret 2024. 

Lanjut dia, program ini mampu mendorong penggunaan dan pengembangan Al yang bertanggung jawab melalui tindakan kebijakan yang berkelanjutan dan sesuai dengan konteks lokal di Indonesia.

Baca juga: Tunjang Pariwisata Kesehatan di Bali, Praktisi Medis Kembangkan Teknologi AI Untuk Layani Pasien

Di samping itu, pemilihan tempat Annika Linden Center sebagai simbol pemberdayaan disabilitas dengan harapan perkembangan AI, teknologi tinggi ini dapat merambah kepada kaum disabilitas berupa kemudahan-kemudahan akses yang ditunjak platform AI. 

Annika Linden Center adalah pusat di bidang disabilitas menyediakan ruang ramah dengan fasilitas mumpuni bagi orang dan anak-anak penyandang disabilitas, mendorong mereka untuk dapat merasa menjadi bagian dari komunitas, mendapatkan dukungan yang diperlukan, serta diberdayakan untuk mencapai potensinya. 

Annika menjadi rumah bagi tiga organisasi nirlaba lokal meliputi Puspadi Bali, YPK Bali, dan DNetwork.

Pemilihan lokasi ini sejalan dengan arahan dari Kementerian PPN/BAPPENAS saat Pembukaan Al Policymakers Forum & Trainings di Museum Asia Afrika Bandung lalu, yaitu untuk mendorong inklusi teknologi bagi masyarakat termarjinalkan, termasuk penyandang disabilitas. 

Kaum disabilitas pun juga diberikan wawasan untuk turut serta dalam pengembangan sebuah AI yang memberikan kontribusi bagi masyarakat. 

"Ini penyusunan kerangka kerja Al yang beretika dan bertanggung jawab serta pengembangan keterampilan kepemimpinan dan kemitraan regional baru dalam kebijakan Al," tuturnya. 

Pelatihan yang dijalankan secara hybrid ini dijalankan oleh para peserta dalam bentuk pemaparan dari para ahli beserta diskusi kelompok. 

Pelatihan ini memiliki tujuan untuk membekali dan melengkapi para pembuat kebijakan dengan pengetahuan Al yang diperlukan untuk mendorong penggunaan dan pengembangan Al yang bertanggung jawab.

"Melalui tindakan kebijakan yang berkelanjutan dan sesuai dengan keadaan lokal di Indonesia serta untuk mendorong pertukaran dan pembelajaran sesama antara pembuat kebijakan Al dari Indonesia," kata Andreas. 

"Kegiatan ini fokus pada kerangka berpikir digital hingga peningkatan kapasitas, bahasa lokal contoh, Bali, Minangkabau, Makassar bagaimana mengaddres kebijakan turun ke daerah agar bahasa dalam AI lebih implementatif," bebernya. 

Bappenas juga mendorong Pemerintah Provinsi Bali lebih responsible dan meningkatkan kolaborasi dalam penggunaan teknologi AI melalui Augmented Reality Pariwisata agar bisa segera direalisasikan.  

"Sekarang fase adaptasi infrastruktur karena harus 5G yang belum tersebar di Bali, oleh karena itu Bali juga menjadi target implementasi 5G, Bali menjadi prioritas, pariwisata industri 4.0," bebernya. 

Agenda pada acara penutupan program ini dalam sesi Diskusi Panel diisi oleh Prof. Ir. Ketut Wikantika, M.Eng., Ph.D dari ITB, SEERI-Projek dari GIZ Indonesia, DTC, deteksi panel surya untuk atap, Dea Adhista dari Prosa.ai, I Made Prasetya Wiguna Mahayasa dari PwDs representative, Annika Linden Center / DNetworks, dan Ari Juliano dari HAKI.

Setelah itu peserta merayakan apa yang telah mereka pelajari dan mempresentasikan hasil konkret yang telah mereka kembangkan melalui sesi asinkron kepada para pembuat kebijakan tingkat tinggi. 

Presentasi-presentasi tersebut juga diharapkan memicu dan memastikan keterlibatan yang lebih lanjut dengan topik ini oleh para pembuat kebijakan tingkat tinggi. 

Menariknya adalah terdapat Policy Showcase, yaitu pameran kebijakan oleh tiga peserta pelatihan. 

Selain panel diskusi dan penyerahan sertifikat, agenda lain dalam kegiatan ini adalah lokakarya mini seputar Hak dan Kekayaan Intelektual oleh pengacara HAKI Ari Juliano, dan presentasi singkat seputar rekomendasi Al untuk para penyandang disabilitas yang dipaparkan oleh I Made Prasetya Wiguna Mahayasa, penyandang disabilitas ganda, representatif dari Annika Linden Center/DNetworks. 

Dalam menyelenggarakan program pelatihan Al Policy Makers Forum ini, GIZ menggandeng mitra implementasi lokal yaitu harapura impact, firma konsuitan pengukuran dampak dan manajemen ekosistem pentahelix, dan AptaWorks, perusahaan IT yang memberikan solusi digital bagi perusahaan menengah dan multinasional. 

Harapura impact mengisi agenda penutupan pada hari pertama dengan menghadirkan Policy Prototyping Lab atau Sesi Ko-kreasi Prototipe Kebijakan untuk meningkatkan implementasi kebijakan Al yang bertanggung jawab dan etis. 

Hasilnya adalah ringkasan kebijakan praktis untuk panduan pembuat kebijakan, dengan fokus pada inklusivitas dan tanggung jawab, serta berdasarkan input dari pemangku kepentingan dan pemikiran dari bawah ke atas yang berpusat pada penerima manfaat dari kebijakan tersebut. 

"Penggunaan AI harus memenuhi unsur etika, contohnya di luar negeri ada Joe Bidden seolah bicara padahal bukan dia, pemerintah harus ada respons regulasi mengamankan, itu AI politik, AI masyarakat umumnya versi gambar, tanda tangan dokumen, itu bahaya dan harus ada regulasi yang mengamankan," jelasnya. 

Head of Digital Transformation Center (DTC) Indonesia, GIZ, Daniel Schroeder, menyampaikan bahwa hal ini dilakukan dengan menjadikan Al bersifat open source secara global di tujuh negara mitra FAIR Forward meliputi Ghana, India, Indonesia, Kenya, Rwanda, Afrika Selatan, dan Uganda.

Bersama dengan kurangnya keterampilan teknis dan kerangka kerja politik yang hilang, kekurangan ini merupakan hambatan utama dalam menciptakan kasus penggunaan Al yang relevan dengan (Sustainable Development Goals) SDGs secara lokal. 

"Proyek ini diharapkan mengatasi kekurangan sumber daya Al yang tersedia secara terbuka, tanpa bias, dan terlokalisasi, seperti dataset pelatihan, model Al, dan teknologi lainnya, di negara-negara berkembang," tuturnya.

(*)