Dinsos Bali Sebut Angka Kemiskinan Ekstrem Turun, Konten Kreator Masih Temui Keluarga Miskin di Bali

TRIBUN-BALI.COM, BALI - Konten kreator dengan segmen kegiatan sosial masih menemukan keluarga dengan kategori miskin di Bali.

Seperti salah satu konten kreator di akun Tiktok yakni Ni Luh Getas yang turut membagikan kisah-kisah keluarga kurang mampu di Bali.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Bali pun saat ini tengah fokus menurunkan angka kemiskinan extreme di Bali. 

Luh Ayu Aryani selaku Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali ketika ditemui pada, Selasa 26 Maret 2024 mengatakan kemiskinan extreme di Bali sudah turun angkanya. 

“Kan kalau tadinya di Maret Tahun 2023 angka nya 0,54 ya sekarang sudah di titik 0,19 jadi ngerombonya sudah berhasil. Jadi semua Kabupaten Kota dengan CSR nya bekerja sama fengan pemerintah swasta, pengusaha ikut ngerombo ikut mengintervensi kemiskinan extreme,” kata, Luh Ayu. 

Angka kemiskinan extreme 0,19 merupakan angka atau jumlah dari seluruh Kabupaten/Kota di Bali.

Hingga kini Kabupaten yang masih menjadi perhatian untuk kemiskinan extreme kata Luh Ayu yakni Kabupaten Karangasem, Bangli dan Jembrana. 

Ketika disinggung banyak konten kreator yang membuka donasi untuk keluarga miskin di Bali, Luh Ayu mengatakan pihaknya sangat berterima kasih kepada konten kreator tersebut.

Ia pun mengakui pihaknya masih banyak memiliki keterbatasan untuk membantu seluruh keluarga miskin di Bali. 

Baca juga: Pasokan Terbatas, Harga Cabai Hingga Bawang Mulai Berlahan Naik di Nusa Penida

“Karena kita kan keterbatasan tenaga baik yang di Provinsi maupun Kabupaten/Kota sehingga kalau sudah ada seperti itu kita pasti assignment dari pihak pendamping baik dari ketenagakerjaan kesejahteraan sosial dari kecamatan pendamping PKH bersatu padu pilar sosial kita untuk menassignment data yang memang viral,” imbuhnya. 

Dengan bantuan konten kreator membagikan kondisi keluarga miskin di Bali maka akan dilakukan pengecekan lagi apakah keluarga tersebut sudah mendapatkan bantuan secara rutin kemudian apakah memiliki program keluarga harapan (PKH) dan bantuan apa saja yang sudah didapat dari relawan atau komunitas.

Pengecekan dimulai dari KK, KTP apakah keluarga tersebut masuk pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). 

“Misalnya rumah tidak layak huni mereka butuh pemberdayaan untuk kemandirian. Intinya mengurangi beban pengeluaran yang miskin pemberdayaan untuk kemandirian dan ngerombo dengan filantropis ya artinya dermawan-dermawan dan data yang aktif untuk mengintervensi kemiskinan,” tutupnya. (*)