5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 101,102, Nilai pancasila.

Pasal 27 ayat (3) mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, sedangkan Pasal 30 menegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.

Dalam situasi yang mengancam keutuhan negara dan keselamatan bangsa, negara memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk tindakan represif, untuk memastikan ketertiban dan keamanan nasional terjaga. Ini mencerminkan upaya menjaga persatuan dan keutuhan NKRI.

4. Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni .…

A. setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan

B. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat

C. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat

D. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat

E. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat

Jawaban:

C. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat

Pembahasan:

Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi HAM di Indonesia adalah bahwa segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat.

Hal ini mencerminkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai keputusan yang bijaksana dan berlandaskan kepentingan bersama.

Ini memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya mencerminkan keinginan segelintir pihak, tetapi didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.

5. Makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan standar hidup layak sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni ….

A. setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya

B. setiap warga negara berhak untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan hidup mapan sesuai janji pemerintah ketika kampanye

C. setiap warga negara akan diberikan fasilitas dan kemudahan tertentu jika menjadi warga yang baik

D. negara akan melakukan operasi pasar apabila terjadi kecurangan oleh pedagang

E. kelayakan ditentukan dengan standar pertumbuhan ekonomi hasil perbandingan dengan negara Asia Tenggara

Jawaban:

A. setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya

Pembahasan:

Makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan standar hidup layak sebagai implementasi HAM di Indonesia adalah bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya.

Hal ini menekankan pentingnya negara untuk menyediakan kesejahteraan sosial yang adil bagi seluruh rakyat, termasuk akses ke kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal.

Keadilan sosial menuntut distribusi sumber daya yang merata dan usaha yang berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan sosial, sehingga setiap warga negara dapat menikmati standar hidup yang layak sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang tersedia di negara tersebut.

(*)