Rekrutmen PPPK Diprioritaskan untuk Guru dan Nakes, Harapan Sopir Pemkab Buleleng Sirna

TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - Harapan ratusan sopir di Lingkup Pemkab Buleleng untuk mendapat kepastian terkait status kepegawaian mereka sirna.

Pasalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas menegaskan, rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya diprioritaskan untuk guru dan tenaga kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Azwar saat berkunjung ke Buleleng, Bali pada Senin 20 Mei 2024.

Dikatakan Azwar rekrutmen PPPK diprioritaskan untuk guru dan nakes karena berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Baca juga: Menpan RB Apresiasi Gubernur Koster Keluarkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun

Terlebih guru dan nakes telah masuk dalam data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Prioritasnya kita kan guru dan nakes. Tenaga-tenaga ini yang jadi prioritas untuk diberesin karena terkait dengan masyarakat. Dan tahun ini yang kita diberesin yang masuk database di BKN. Database di BKN itu sudah dikirim oleh kepala daerah dengan surat pertanggungjawaban mutlak," jelasnya.

Selain guru dan nakes, rekrutmen PPPK juga diprioritaskan untuk mantan tenaga honorer kategori II (THK II).

"Ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Saya minta daerah bisa selesaikan ini sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas di daerah," ujarnya.

Seperti diketahui pemerintah membuka formasi PPPK tahun ini sebanyak 1,6 juta lebih.

Azwar menegaskan rekrutmen ini dilakukan bukan atas dasar unsur politik.

Namun dilakukan mengingat presentase antara jumlah penduduk dengan jumlah ASN di Indonesia masih rendah di ASEAN.

"Mandat penyelesaian honorer kan sudah lama. Ini mandat sudah dari 10-15 tahun. Jadi ini kami beresin dulu. Tahun ini kami angkat fresh graduate dengan jumlah formasi hampir 100 ribu untuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Sehingga ini akan menyelesaikan target kita, talenta digital di seluruh kabupaten/kota juga akan selesai, karena tenaga auditor kita juga banyak yang kurang. Kemudian berikutnya untuk IKN," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, ratusan pengemudi di Pemkab Buleleng mendatangi rumah jabatan Pj Bupati Buleleng pada Selasa 30 April 2024.

Mereka berharap pemerintah pusat dapat memberikan kepastian terkait status kepegawaiannya, salah satunya diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pj Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana ditemui usai menggelar audiensi dengan perwakilan pengemudi mengatakan, proses pengadaan PPPK untuk tenaga non ASN secara nasional saat ini sedang berlangsung.