5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 185,186, UUD NRI Tahun 1945

C. menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang

Penjelasan:

Dalam sistem pembagian kekuasaan di Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, DPR memiliki peran penting sebagai pemegang kekuasaan legislasi.

Namun, dalam proses legislasi, DPR harus bekerja sama dengan eksekutif, khususnya Presiden, dalam menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

Presiden memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) dan harus menandatangani RUU yang disetujui oleh DPR agar menjadi undang-undang yang sah, memperlihatkan kerja sama antara kedua cabang pemerintahan tersebut.

4. Sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan.

Namun demikian, dalam menjalankan tugasnya di bidang tertentu, Presiden masih harus mendapat persetujuan DPR. Kondisi seperti itu ditujukan untuk ....

A. mendapatkan pertimbangan dan arahan dari legislatif

B. terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan

C. terjadinya kerja sama antara eksekutif dan legislatif

D. menjadikan terwujudnya kesamaan kedudukan DPR dan Presiden

E. memperoleh kepercayaan terhadap warga negara dalam menentukan arah kebijakan

Jawaban:

B. terjadinya check and balance dalam menjalankan kekuasaan

Penjelasan:

Konsep persetujuan DPR terhadap beberapa keputusan Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945 bertujuan untuk menciptakan sistem checks and balances (penyeimbang dan pengawasan) antara kekuasaan eksekutif (Presiden) dan legislatif (DPR).

Ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memiliki pertimbangan yang lebih luas dan demokratis.

5. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 ialah ....

A. pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

B. pemerintahan daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan daerah

C. bupati/walikota tidak bertanggung jawab kepada gubernur/Presiden

D. pemerintahan daerah merupakan perwakilan pemerintahan pusat

E. pelaksana teknis di tingkat daerah untuk menyokong berjalannya pemerintahan

Jawaban:

A. pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi

Penjelasan:

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, didasarkan pada prinsip otonomi daerah.

Pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ini berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sebagian besar urusan pemerintahan dan kepentingan lokal sesuai dengan asas otonomi, sementara pemerintah pusat memegang tanggung jawab atas kebijakan umum dan hal-hal yang bersifat nasional.

(*)