Kunci Jawaban

5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 190, Suprastruktur

5 soal dan kunci jawaban, PKN Pendidikan Pancasila kelas 12 kurikulum merdeka halaman 190, ada soal tentnag suprastruktur

PDF Buku Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka
Cover Buku Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka 

TRIBUN-BALI.COM – 5 soal dan kunci jawaban, PKN Pendidikan Pancasila kelas 12 kurikulum merdeka halaman 190.

Ada soal tentang suprastruktur, pariwisata, check and balance, lembaga negara yang bersifat auxilary, dan ideologi Pancasila

Perlu diketahui bahwa kunci jawaban ini bersifat alternatif, jadi para siswa mungkin punya jawaban yang berbeda-beda. 

Setiap soal-soal dibawah ini dilengkapi dengan kunci jawaban.

Soal-soal pada kunci jawaban ini sesuai dengan buku Pendidikan Pancasila kelas 12 kurikulum merdeka halaman 190.

Penjelasan mendetail disertakan dalam pembahasan kunci jawaban berikut.

Berikut kunci jawaban beserta pembahasannya, pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 12 kurikulum merdeka halaman 190.

Cover Buku Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka
Cover Buku Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka (PDF Buku Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka)

Baca juga: 5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 188, Mahkamah Agung

Baca juga: 5 Kunci Jawaban PKN Pendidikan Pancasila Kelas 12 Kurikulum Merdeka Hal 186,187, Mahkamah Konstitusi

Soal Esai

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Mengapa dalam sistem pemerintahan di Indonesia diperlukan suprastruktur dan infrastruktur politik?

Jawaban:

Suprastruktur politik mengacu pada sistem nilai, norma, dan ideologi yang menjadi dasar bagi pembangunan politik suatu negara.

Infrastruktur politik merujuk pada struktur formal dan informal yang ada dalam sistem politik suatu negara, seperti partai politik, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif.

Dalam konteks Indonesia, suprastruktur politik diperlukan untuk memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam pembangunan politik, sementara infrastruktur politik diperlukan untuk mengatur jalannya sistem politik, seperti pembuatan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan program-program pemerintah.

2. Perhatikan infografis berikut ini!

Industri pariwisata, destinasi pariwisata, kelembagaan pariwisata, dan pemasaran pariwisata nasional merupakan bagian dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPPARNAS).

Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved