Denpasar Harap Pengelolaan Embung Sanur dan Wantilan Tahura Diserahkan, Arya: Berikan ke Desa Adat

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Selain Pelabuhan Sanur, pengelolaan Embung Sanur dan juga Tahura Ngurah Rai khususnya wantilan yang digunakan saat G20 masih dikelola pusat.

Bahkan kondisi wantilan Tahura pun disorot oleh Pemkot Denpasar karena nyaris tak terawat.

Terkait hal itu, Pemkot Denpasar berharap pengelolaannya bisa diserahkan.

Sehingga nantinya setelah diserahkan akan diberikan kepada desa adat setempat untuk mengelola.

Baca juga: Bersih-bersih di Pantai Mertasari, Cep Nandi Sebut Bentuk Kepedulian pada Lingkungan Sekitar

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa.

"Embung Sanur, Pelabuhan Sanur, Tahura kewenangannya masih pemerintah pusat dan belum diserahkan ke Pemkot Denpasar," kata Arya Wibawa.

Ia menambahkan, pihaknya telah memiliki komitmen, saat aset atau lahan diserahkan ke Pemkot maka pengelolaannya akan diserahkan ke desa adat.

Untuk Embung Sanur diserahkan ke Desa Adat Intaran Sanur.

Sehingga bisa dimanfaatkan untuk tempat UMKM, jogging track dan juga tempat wisata baru.

"Nanti bisa dikembangkan Embung Sanur jadi tempat UMKM, kalau krodit di Mertasari tarik ke Embung Sanur, lumayan keren untuk keluarga," katanya.

Sementara untuk wantilan di Tahura akan diserahkan ke Desa Adat Kepaon.

"Cuma statusnya masih belum diserahkan oleh pemerintah pusat," katanya.

Ia pun mengaku tak tahu kendala pemerintah pusat belum menyerahkan pengelolaannya ke Pemkot.

"Terkait kapan (diserahkan), Pelabuhan Sanur yang sudah kita kejar belum, apalagi Embung Sanur dan Tahura ini. Mudah-mudahan segera," katanya.

"Tahura yang ada wantilannya untuk G20 itu, masih dikelola pusat dan wantilannya agak gini (kurang terawat), mohon maaf," katanya. (*)

Kumpulan Artikel Denpasar