Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 33 34, Kurikulum Merdeka: Mekanisme Pembagiaan Kekuasaan

Hal ini dapat disebut juga sebagai Otonomi Daerah.

Kunci Jawaban PKN Kelas 10 Halaman 34

1. Jenis jenis kekuasaan yang berlaku dalam penyelenggaraan negara di RI adalah kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

- Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang

- Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang.

- Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang.

2. Kedaulatan berada di tangan rakyat

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) bukan lagi lembaga tertinggi negara.

Presiden tidak lagi dipilih oleh negara melainkan secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum.

Sehingga presiden tidak lagi sebagai mandataris MPR yang bertanggung jawab kepada MPR melainkan kepada rakyat.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 10 Halaman 29 30, Kurikulum Merdeka: Realitas Fakta Pada Komik

3. Pembagian kekuasaan di Indonesia diatur dalam UUD 1945, dan dibagi dalam dua bagian yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal.

- Pembagian Kekuasan secara Horizontal adalah pembagian kekuasaan dilakukan berdasarkan fungsinya, yakni yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif.

- Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya dalam pemerintahan. Pembagian ini terlihat ketika kita membandingkan antara negara kesatuan.

4. Kementerian negara Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang dipimpin oleh menteri yang bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Setiap kementerian diberikan tugas yang berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selain itu, terdapat pula beberapa kementerian koordinator yang bertugas sebagai penanggungjawab beberapa kementerian yang bergerak pada urusan pemerintahan yang sama.

5. Pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia adalah mempermudah pemerintah pusat dalam hal pemajuan wilayah, pembangunan daerah, dan pemerataan secara nasional.

Hal ini dapat disebut juga sebagai Otonomi Daerah.

Disclaimer: 

Itu dia kunci jawaban dan soal ulasan PKN kelas 10.

Pembahasan dan kunci jawaban ini hanya digunakan sebagai panduan belajar siswa.

Siswa diharapkan untuk mengerjakan soal terlebih dahulu secara mandiri.