Terkait Pembangunan LRT, Pemprov Bali Beri Dukungan, Atasi Kemacetan Parah

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR – Penjabat (Pj) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, menghadiri Surat Penunjukan sebagai Qualified Partner dan Lead Consortium of Investors Pada Rabu, 24 Juli 2024 di Sanur, Denpasar. 

Dalam sambutannya, Sang Mahendra mengatakan Bali sebagai destinasi wisata favorit dunia, salah satu persoalannya adalah kemacetan lalu lintas terutama pada jalur-jalur destinasi wisata favorit yakni Bandara, Kuta, Seminyak, Canggu lalu Bandara, Ungasan, Nusa Dua dan Sanur, Ubud. 

“Hal ini karena jalan-jalan ke arah dan di tempat tersebut relatif tidak terlalu lebar/ tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Dari kondisi tersebut, timbul pemikiran/mimpi, Bali perlu memiliki transportasi publik yang modern, nyaman, aman dengan waktu tempuh yang pasti, untuk menyelesaikan persoalan kemacetan tersebut sekaligus menarik minat masyarakat menggunakan transportasi publik,” jelas, Mahendra. 

Awalnya terdapat beberapa alternatif untuk mengatasi persoalan kemacetan di Bali, seperti melebarkan jalan, membatasi pergerakan kendaraan.

Namun, kemudian kata Mahendra ia berpikir untuk Bali harus yang terbaik dalam hal ini adanya moda transportasi publik yang modern.

Baca juga: Jalan Lingkar Selatan dan LRT Belum Terwujud, Bupati Badung Kembali Wacanakan Bangun Tol Laut

Persoalannya adalah kapasitas fiskal pemerintah daerah di Bali sangat terbatas, termasuk apabila proyek tersebut di danai melalui pinjaman pemerintah, yang mana pemerintah daerah dipersyaratkan turut berkontribusi untuk mengembalikan atas pinjaman tersebut. 

“Kami patut bersyukur dan berterima kasih, atas kebijakan, dan arahan dari Bapak Presiden beserta Pimpinan di jajaran Pemerintah Pusat, terutama Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri ATR/BPN, Menteri PUPR, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pimpinan kementerian/lembaga lainnya, dukungan dari Pimpinan DPRD Provinsi Bali dan Bupati Badung,” paparnya. 

Sementara itu, Direktur Utama PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ), Ari Askhara yang mendapat amanat dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan koridor transportasi massal berbasis kereta untuk Bali atau disebut Urban Rail & Associated Development, menyampaikan terkait solusi untuk Bali yang semakin hari kian macet.

“Seperti yang kita ketahui bersama, Bali telah mengalami peningkatan jumlah wisatawan dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga melebihi jumlah pra-Covid 19. Perkembangan tersebut sangat jomplang dengan perkembangan infrastruktur transportasi Bali yang jauh tertinggal, dimana hal tersebut menyebabkan kemacetan parah yang kita alami dan lihat dalam keseharian kita,” ungkap, Ari. 

Bali membutuhkan solusi untuk mengatasi kemacetan yang bisa menjaga bahkan meningkatkan kualitas udara, pertumbuhan sosial & ekonomi, dan peningkatan interkoneksivitas antar tempat wisata di Bali.

“PT Sarana Bali Dwipa Jaya merupakan purely inisiatif strategis dan terobosan PemProv Bali yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur Bali khususnya dalam mengatasi stagnasi penyediaan layanan transportasi publik dan keterbatasan kemampuan anggaran daerah. Dengan memaksimalkan ketentuan otonomi daerah, kebutuhan koordinasi antar lembaga yang sering memakan waktu lama, dapat menjadi lebih efisien dan efektif,” imbuhnya. (*)