Sponsored Content

Rapat KUA-PPAS Perubahan 2024. Dewan Bangli Setujui Kenaikan PAD Lagi Rp 9 Miliar

Nyoman Budiada dari partai Golkar yang memimpin rapat tersebut menjelaskan, ada berbagai hal yang dibahas dalam rapat ini.

tribun bali/i wayan eri gunarta
Wakil Ketua I DPRD Bangli, I Nyoman Budiada - Rapat KUA-PPAS Perubahan 2024. Dewan Bangli Setujui Kenaikan PAD Lagi Rp 9 Miliar 

TRIBUN-BALI.COM, BANGLI - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bangli bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Bangli menggelar rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran Perubahan 2024 di ruang rapat DPRD Bangli, Selasa 30 Juli 2024.

Dalam rapat tersebut, TPAD Bangli mengusulkan target tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Perubahan 2024 ini sebesar Rp 9 miliar.

Wakil Ketua I DPRD Bangli, I Nyoman Budiada dari partai Golkar yang memimpin rapat tersebut menjelaskan, ada berbagai hal yang dibahas dalam rapat ini.

Namun salah satu yang ditekankan anggota Banggar ialah terkait rencana kenaikan target PAD lagi Rp 9 miliar.

Baca juga: Harta Kekayaan I Wayan Duaja, Anggota DPRD Kota Denpasar Terpilih

Dijelaskan bahwa dalam APBD Induk 2024, target PAD Bangli hanya sebesar Rp 245 miliar.

Maka dengan penambahan ini, target PAD di tahun 2024 ini sebesar Rp 254 miliar.

"Tadi kita menggelar rapat bersama Badan Anggaran dan TAPD terkait KUA-PPAS Perubahan 2024. Yang dari dewan ditekankan terkait kenaikan pendapatan Rp 9 miliar," ujarnya.

Politikus senior Dapil Kintamani Barat ini menjelaskan, pos-pos yang menjadi target kenaikan PAD ini berasa dari tiga tempat. Yakni Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Retribusi dan Pajak Reklame.

"Tambahan target PAD ini hasil proyeksi dan solusi dari TAPD. Kita di dewan menyetujui usulan tersebut. Kita hanya mempertegas supaya apa yang direncanakan bisa berjalan sesuai harapan. Dengan melihat kondisi realisasi PAD sampai bulan Juni, dia (TAPD) yakin kenaikan Rp 9 miliar itu bisa tercapai," ujar Budiada.

Budiada mengatakan, kenaikan target Rp 9 miliar tersebut memang secara angka tidak begitu besar.

Meskipun demikian, pihaknya menilai nominal tersebut masih realistis dengan kondisi ekonomi seperti saat ini.

"Dengan melihat keadaan sekarang, nilai Rp 9 miliar tersebut sudah realistis. Karena kita tak bisa menekan terlalu tinggi melihat kondisi ekonomi saat ini. Saya menilai Rp 9 miliar itu sudah tepat. Tapi kalau memang dalam perjalanannya bisa naik lagi tentu kita syukuri," ujarnya.

Pria yang duduk di kursi DPRD Bangli sebanyak empat periode tersebut melihat saat ini banyak akomodasi pariwisata seperti glamping yang menjamur di Bangli Utara.

Jika pengusaha-pengusaha ini taat pajak, pihaknya optimistis PAD Bangli akan terealisasi sesuai target.

"Sekarang yang penting tingkat ketaatan dari pemilik usaha. Dulu masih ada yang main-main, sekarang ada badan pengawas yang terus turun. Saya yakin PAD sesuai target," ujarnya.

Terkait PHR ini, Budiada juga memberikan catatan pada TAPD, yakni lebih mengoptimalkan penjagaan di pintu masuk Kintamani.

Sebab, retribusi warga masuk ke kawasan Kintamani juga berdampak pada PAD Bangli.

"Yang perlu dimaksimalkan adalah penjagaan jalan masuk ke Kintamani. Semakin banyak orang bergeliat di glamping kan bagus. Harus dimaksimalkan," ujarnya. (*)

Kumpulan Artikel Bangli

Sumber: Tribun Bali
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA
    KOMENTAR

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved