DPR Putuskan Tunda Rapat Paripurna RUU Pilkada Hari Ini, Sufmi Dasco Sebut Rapat Tak Kuorum

TRIBUN-BALI.COM, JAKARTA- Lembaga Legislatif DPR RI akhirnya memutuskan menunda sementara rapat paripurna Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. 

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang diketahui pula sebagai pimpinan sidang paripurna. 

Mulanya, politikus dari Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa rapat paripurna hanya dihadiri 89 orang anggota DPR RI.

Baca juga: Unggah Peringatan Darurat, Wanda Hamidah Nyatakan Keluar dari Golkar

"(Sidang paripurna) 89 hadir, izin 87 orang," kata Dasco dikutip Tribun Bali dari laman Tribunnews, Kamis, 22 Agustus 2024.

Pentolan dari Partai Gerindra itu menyatakan bahwa sidang paripurna ditunda karena jumlah anggota DPR RI yang hadir tidak memenuhi kuorum. 

Dengan begitu, kata Dasco, pihaknya akan menjadwalkan kembali sidang parpurna setelah rapat badan musyawarah (Bamus) pimpinan DPR RI,

"Oleh karena itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat bamus untuk rapat paripura karena quorum tidak terpenuhi," ucap Dasco sembari mengetok palu sidang.

Baca juga: DPR RI Anulir Keputusan MK Dianggap Keliru, BEM Unud Bali akan Gelar Aksi Turun ke Jalan

Respon Mahasiswa Bali

Diwartakan Tribun Bali sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menganulir dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas Pilkada. 

Dua putusannya tersebut di antaranya, Putusan MK.60/PUU-XXII/2024 mengenai ambang batas dan Putusan MK. 70/PUU-XXII/2024 mengenai batas usia dari pencalonan bukan pelantikan. 

Pembatasan putusan MK dinilai terdapat indikasi pengaruh dari penguasa. 

Diduga anulir ini untuk meloloskan putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep yang dikabarkan akan maju di 

Pilgub Jawa Tengah dan juga berkaitan Pilkada di Jakarta memenangkan Ridwan Kamil.

Menanggapi hal tersebut, di Bali Badan Eksekutif Mahasisa (BEM) Universitas Udayana akan turun ke jalan menggelar aksi menolak keputusan DPR. 

Hal itu disampaikan Presiden BEM Unud I Wayan Tresna Suwardiana menilai ada keputusan DPR sangat keliru. 

“Baleg mendalilkan bahwa adanya dua putusan soal usia calon pada Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah persoalan pilihan politis,” jelas Tresna, Rabu 21 Agustus 2024. 

Lebih lanjutnya ia mengatakan, Baleg jelas keliru bahkan sengaja untuk jatuh pada kekeliruan. 

Baleg semestinya belajar untuk membawa hierarki peraturan perundang-undangan, putusan MK adalah putusan pengujian UU terhadap UUD NRI Tahun 1945, sedangkan putusan MA adalah putusan pengujian peraturan di bawah UU terhadap UU. 

“Hierarki Putusan MK berada pada kedudukan hierarki yang lebih tinggi,” tandasnya. 

Baca juga: KMDHI Bali Kecam Upaya Kekuasaan Ingin Anulir Keputusan MK Sebut Negara Sedang Tak Baik-baik Saja

Seperti diketahui dengan adanya Putusan MK Nomor 60, membuka kesempatan bagi semua partai politik yang memiliki suara sah di DPRD bisa mengusung calon kepala daerah, meski tidak mendapatkan kursi. 

Untuk putusan Nomor 70 tentunya bisa menggagalkan praktik karena jalan Kaesang Pangarep akan diusung sebagai calon kepala daerah tertutup.

BEM Unud sudah merencanakan akan turun ke jalan, yang masih digodok perencanaan. 

Apalagi Kamis 22 Agustus 2024 ini telah digelar sidang paripurna ke-3 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025.

“Sejauh ini ada perencanaan, masih kami bicarakan di internal dulu,” sambungnya. 

Seperti diketahui MK telah mengeluarkan putusan No.60/PUU-XXII/2024 yang permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora yang menguji Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016 yang berbunyi Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 persen (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(Tribunbali/Tribunnews.com)

>>> Baca berita terkait <<<