Pasca Pendaftaran, KPU Bali Cek Keaslian Ijazah Paslon yang Tarung di Pilgub

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR- Dua pasangan calon yang tarung dalam Pilgub Bali 2024 telah melakukan pendaftaran pada 29 Agustus 2024 lalu.

Kedua paslon itu adalah Wayan Koster bersama I Nyoman Giri Prasta atau Koster-Giri dan I Made Muliawan Arya bersama Putu Agus Suradnyana atau Mulia-PAS.

Usai pendaftaran itu, KPU Bali melakukan pengecekan administrasi dari para paslon.

Pihaknya mengecek keabsahan surat-surat yang digunakan sebagai persyaratan termasuk keaslian ijazah.

Baca juga: Pilkada Bali 2024 Paslon Koster-Giri dan Mulia-PAS Sepakat Green Election, Ini Kata Ketua KPU Bali

"KPU mengecek hasil dari syarat administratif kemarin. Cek untuk keabsahan syarat-syarat terutama ijazah. Ada yang ke Jakarta, saya standby di Bali," kata Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, Minggu 1 September 2024.

Ia menyebut untuk syarat pencalonan kedua paslon ini sudah sah, sehingga pendaftaran diterima.

Sementara untuk syarat calon sudah lengkap, namun untuk sah atau tidaknya harus dilakukan pengecekan kembali.

"Untuk syarat calon kami cek kembali. Seperti keterangan pengadilan dan lain sebagainya. Cek betul nama sama KTP apa ada kesalahan. Akan kami kasi waktu perbaikan sambil berproses sampai tanggal 22 ditetapkan," katanya.

Ia menyebutkan, calon harus memenuhi syarat pendaftaran pencalonan dan syarat calon.

"Yang terpenting dukungan partai benar atau tidak sejumlah minimal persyaratan. Ini implikasi dari Putusan MK yang kami laksanakan," katanya.

Selanjutnya pada 22 September dilakukan penetapan calon, dan 23 September melakukan pengundian nomor urut.

Tiga hari setelah penetapan akan dilaksanakan kampanye dan pihaknya akan merencanakan penerapan green election.

Pihaknya juga akan mengajak paslon untuk ikut menanam pohon di 1.000 titik secara serentak dan disiarkan langsung lewat 1.000 zoom.
 
Dengan jumlah pohon yang akan ditanam sebanyak 250 ribu pohon.

Untuk green election pihaknya akan mengumpulkan semua calon baik untuk Pilgub hingga Pilbup dan Pilawali.

"Kami akan minta komitmennya terutama saya rencanakan Denpasar dan Badung zero baliho, siapkan videotron, bilboard dan medsos silakan," katanya.

Sementara kabupaten lain akan dilakukan pembatasan penggunaan baliho.

"Kami merencanakan, setuju atau tidak, kalau tidak ya itulah kualitas pemimpin kita," katanya.

Dan rencananya pelanggaran tidak akan ditindak Satpol PP agar tidak ada benturan kepentingan, di mana langsung ditindak KPU dan Bawaslu. (*)

Kumpulan Artikel Pilkada