Sekda Jembrana Ingatkan ASN Netral di Pilkada dan Jauhi Judi Online

TRIBUN-BALI.COM - Sekda Jembrana, I Made Budiasa, memimpin apel rutin Pemerintah Kabupaten Jembrana yang diikuti oleh seluruh ASN dan pegawai Non ASN di lingkup Pemkab Jembrana bertempat di Taman Pecangakan Negara, Senin 2 September 2024. Sekda Jembrana  mengimbau ASN untuk bersikap netral selama perhelatan Pilkada 2024 ini. 

Sikap itu karena aturannya sudah jelas sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Seluruh ASN juga diharapkan peka terhadap isu Hoax dengan menyaring berita sebelum disebarluaskan. 

"Kami harapkan netralitas ASN. Hati-hati menggunakan fitur fitur di media sosial agar nantinya tidak menjadi korban," ujar Sekda Budiasa.

Selain soal netralitas, tegas dia, ASN juga diminta  tidak melakukan judi online. Menurutnya kegiatan itu akan berdampak buruk terhadap pekerjaan, dan rumah tangga.

Baca juga: Klinik Togog Lingkar MedikaTutup Rangkaian HUT Pertama dengan Charity Sunat Massal

Baca juga: Presiden Jokowi dan Presiden Ghana Bahas Upaya Perkuat Hubungan Bilateral

"Judi online juga beresiko terjadinya pelacakan data pribadi dan terjebak pinjaman online yang ilegal," ujarnya.

Budiasa menambahkan daripada pegawai share berita-berita Hoax lebih baik yang dishare adalah konten-konten kegiatan Pemda dan program-program unggulan Pemkab Jembrana kepada masyarakat.

Selain itu ASN juga diminta untuk mendukung dan mengedukasi masyarakat terkait program unggulan Pemkab Jembrana. Pegawai sebagai motor penggerak birokrasi juga diminta mendukung visi pembangunan daerah mewujudkan Jembrana Emas.

"Silakan share program dan hasil-hasil pembangunan kita. Itu lebih berguna agar masyarakat tahu apa saja  program program pemerintah," tegasnya.

Sekda Budiasa juga menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,8 Miliar yang bersumber dari APBD Jembrana di tahun anggaran perubahan 2024 ini.

Gaji ke-13 dan THR guru akan diberikan paling cepat bulan Oktober atau setelah APBD Perubahan disahkan.

Sebelumnya pemerintah kabupaten Jembrana tidak mengalokasikan anggaran, karena masih memohon ke pemerintah pusat agar mengalokasikan anggaran untuk gaji ke -13 dan THR guru.

Karena sesuai ketentuan, bagi daerah yang tidak menganggarkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bisa mengusulkan anggaran ke pusat, ternyata dari pemerintah pusat tidak ada anggaran. 

"Karena itu kami telah tugaskan Kadis Dikpora untuk terus berkomunikasi dengan pusat sehingga apa yang menjadi hak hak guru senantiasa terpenuhi dan tidak terabaikan," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Sekda Jembrana mensosialisasikan pembentukan CSIRT (Computer Security Incident Response Team) di Jembrana.

CSIRT merupakan organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab menangani insiden siber kepada pimpinan. Pembentukan CSIRT telah diatur dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2022 tentang perlindungan Infrastruktur Informasi Vital.