46.240 Pekerja Kena PHK! Hingga Agustus 2024, Naik 23 Persen Secara Tahunan

TRIBUN-BALI.COM  - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyebutkan, sebanyak 46.240 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari 2024 hingga Agustus 2024. Angka ini naik 23,71 persen secara tahunan. Industri padat karya seperti tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi subsektor manufaktur yang paling menderita di tengah ketidakpastian saat ini.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, dari angka PHK itu, paling banyak di Jawa Tengah. 

“Jawa Tengah nomor satu, Agustus masuk nomor satu (di) Jawa Tengah, diikuti DKI Jakarta, lalu Banten,” kata Putri usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9).

Putri mengatakan, ada sekitar 7.400 pekerja di DKI Jakarta yang mengalami PHK pada periode tersebut. “Tapi itu nomor dua loh ya (di Jakarta), nomor satu masih Jawa Tengah,” kata Putri.

Baca juga: Hanya Golkar yang Belum Kirim Nama, Perebutan Jabatan Wakil Ketua DPRD Karangasem

Baca juga: RIBUT dengan Pacar, Mabuk hingga Lukai Diri Sendiri, WNA Polandia Buat Onar di Nusa Penida

Di Jawa Tengah, pekerja yang banyak mengalami PHK di sektor manufaktur, tekstil, hingga industri pengolahan. “Manufaktur, tekstil, garmen, alas kaki. (Sementara) kalau di DKI Jakarta kebanyakan (di sektor) jasa. Restoran, kafe, itu jasa banyak,” tutur Putri. Sementara di Banten, PHK banyak terjadi di industri petrokimia.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengakui banyak perusahaan yang melakukan PHK belakangan ini. “Ya, memang naik, tapi kan mudah-mudahan angkanya tidak lebih tinggi dari angka tahun 2023,” kata Ida usai rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/9).

Sebagai informasi, angka PHK pada tahun lalu mencapai 64.855 pekerja. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan, sebut Ida, masih melakukan mitigasi terkait banyaknya PHK akhir-akhir ini.

“Kami terus melakukan memitigasi agar jangan sampai PHK itu terjadi. Jadi upaya-upayanya kami pertemukan, antara manajemen dengan pekerja, kami ketemukan itu, bisa menekan terjadinya PHK,” tutur Ida.

Sementara itu, kinerja industri manufaktur terus terpuruk, dan dikhawatirkan akan berdampak luas pada ketahanan bisnis manufaktur nasional.

Laporan S&P Global menunjukkan, Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di level 48,9 pada Agustus 2024 atau turun 0,4 poin dibanding bulan sebelumnya yakni 49,3. 

Artinya, sudah dua bulan beruntun industri manufaktur nasional terjerembab di zona kontraksi. PMI pun sebenarnya telah mengalami tren penurunan selepas Maret 2024 hingga kini.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani menilai, penurunan PMI manufaktur disebabkan lemahnya permintaan pasar domestik.

Sudah lemah, pasar domestik pun terus digempur produk-produk impor ilegal. Produsen manufaktur juga sulit menembus pasar ekspor karena permintaan global tengah melandai. 

“Inflasi beban usaha juga masih terjadi dan banyak produsen yang mengalami hambatan pasokan bahan baku/penolong impor,” kata dia, Senin (2/9).

Para pelaku usaha sudah mati-matian berupaya mempertahankan kinerja. Mulai dari peningkatan efisiensi beban usaha hingga menyesuaikan produksi dengan permintaan pasar agar tidak terjadi surplus produk.

 Namun, banyak faktor di luar kendali pengusaha. Kembali lagi, salah satunya adalah permintaan pasar domestik yang stagnan lantaran ketiadaan momentum konsumsi.

Daya beli masyarakat pun cenderung melemah karena berakhirnya sebagian subsidi dan adanya peningkatan beban pengeluaran untuk membayar utang.

"Ada juga berbagai kendala regulasi yang membatasi upaya pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas, seperti regulasi perizinan usaha, impor, dan lain-lain,” imbuh dia.

Wakil Ketua Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Bobby Gafur Umar memperkirakan, penurunan PMI akan terus berlanjut.

Apalagi, saat ini banyak fasilitas produksi yang beroperasi dengan tingkat utilisasi kurang dari 40%. "Ini adalah kondisi yang berbahaya dan dapat menyebabkan gelombang PHK lebih lanjut," tutur dia, Senin (2/9).

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta mengatakan, sampai saat ini pasar domestik masih terus dibanjiri produk impor TPT ilegal yang membuat para produsen lokal sulit bersaing. Sebab, produk impor ilegal tersebut dijual dengan harga miring tanpa dikenakan pajak.

"Masuknya barang impor secara masif membuat banyak pabrik lokal terpaksa gulung tikar dan terjadi PHK besar-besaran," ungkap dia, Senin (2/9). (kontan)

Segera Keluarkan Paket Kebijakan

KONDISI perekonomian dalam negeri nampaknya mulai menghadapi goncangan. Beberapa faktor yang mengkhawatirkan diantaranya, kondisi manufaktur Indonesia yang mengalami kontraksi dua bulan beruntun. 

Kekhawatiran tersebut bertambah, sejalan dengan jumlah masyarakat kelas menengah yang mulai turun dan juga daya beli masyarakat yang menurun.

Berdasarkan laporan S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia tercatat sebesar 48,9 pada Agustus  2024, atau turun dari bulan Juli 2024 yang sebesar 49,3. Artinya selama dua bulan beruntun manufaktur Indonesia mengalami kontraksi.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) menyampaikan, langkah cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pemerintah segera mengeluarkan paket kebijakan pemulihan industri manufaktur. 

Paket kebijakan tersebut diantaranya, pertama, menahan pelemahan daya beli dengan menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada awal tahun 2025.

“Porsi pengeluaran kelas menengah untuk iuran dan pungutan termasuk pajak semakin besar sehingga instrumen pajak saat ini bersifat regresif atau lebih menjadi beban ke kelompok menengah ke bawah,” tutur Bhima Yudhistira kepada Kontan, Senin (2/9).

Paket kebijakan kedua, dengan memfokuskan insentif pajak ke industri padat karya untuk cegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan industri atau infrastruktur logistik.

Keempat, membenahi pengawasan impor barang jadi. Serta kelima menerapkan kebijakan suku bunga pinjaman khusus untuk industri pakaian jadi dan alas khaki. 

Bila, paket kebijakan tidak segera dilaksanakan, Bhima memprediksi PMI Manufaktur Indonesia bisa mengalami kontraksi hingga tahun depan. “Bisa sampai tahun depan kalau tanpa intervensi efektif kebijakan pemerintah,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2019 masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta dan tahun ini turun menjadi 47,85 juta.

Tak hanya itu, masyarakat kelas menengah yang bekerja di sektor formal juga turun dari 2019 sebanyak 61,71% menjadi 2023 sebesar 58,65%. 

Saat yang sama, kelas menengah yang bekerja di sektor informal naik dari 2019 sebanyak 38,29% menjadi 40,6% pada 2024.

Lebih lanjut, proporsi pembayaran iuran atau pajak masyarakat kelas menengah meningkat dalam 10 tahun terakhir. 

Pembayaran iuran atau pajak pada 2014 hanya sebesar 1,62%, kemudian meningkat menjadi 4,53% pada 2024.
Meningkatnya pembayaran pajak atau iuran tersebut sejalan dengan terjadinya pergeseran belanja pada kelas menengah.

Pada tahun 2014, belanja prioritas masyarakat kelas menengah mayoritas dibelikan untuk makanan sebesar 45,53?n untuk perumahan sebesar 32,67%.

Namun 10 tahun kemudian, yakni pada tahun 2024, pola belanja tersebut berubah menurun, menjadi 41,67% untuk makanan dan 28,52% untuk perumahan. (kontan)