Macet dan Sampah Jadi Masalah, PJ Gubernur juga Bahas APBD Pemprov Bali Kecil 

Selain membahas sampah, Mahendra Jaya juga menyinggung keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali yang dianggapnya sangat minim, terutama jika dibandingkan dengan Kabupaten Badung yang memiliki fiskal lebih kuat.

"Kalau bisa dikerjakan oleh swasta, kenapa harus pemda? Fiskal kita sangat terbatas, yang paling kuat fiskalnya Badung. APBD Provinsi Bali hanya Rp6 triliun, itu tidak banyak. Sampai saya kaget ketika Kadisbud lapor ke saya, anggaran terbatas bahkan untuk perawatan Museum Bali saja setahun hanya Rp25 juta, saking minimnya anggaran kita," ungkapnya.

Mahendra Jaya juga mengatakan bahwa proyek pembangunan besar seperti LRT (Light Rail Transit) di Bali kemungkinan besar akan lebih efektif jika dibiayai oleh swasta atau melalui pinjaman luar negeri, mengingat keterbatasan fiskal provinsi.

"Korea sudah ketemu dengan saya, siap memberikan loan membiayai investasi LRT Bali dari bandara dengan bunga sangat menarik dan kecil. Tapi persoalannya, kita harus mengembalikan pinjaman tersebut, sedangkan dana kita sangat terbatas," tutupnya. (*)

Berita lainnya di Sampah di Bali