Angka Kemiskinan di Karangasem Masih 6,52 Persen, Pemkab Terus Upaya Turunkan!

TRIBUN-BALI.COM - Pemkab Karangasem terus berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Klungkung. 

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, angka kemiskinan di Karangasem tahun 2023 masih 6,56 persen.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 dengan tema “Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Karangasem” yang dibuka langsung Bupati Karangasem, I Gede Dana di Gedung Sabha Prakerti, Kantor Pemkab Karangasem pada Rabu (11/9). 

Menurut data perkembangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem pada Tahun 2023 jumlah masyarakat miskin sudah mengalami penurunan dari 6,98 persen menjadi sebesar 6,56 persen (27.830 Jiwa).  

Baca juga: Hindari Tragedi Saat Berwisata, Sertifikasi Usaha Penting Bagi Penyedia Atraksi dan Taman Rekreasi 

Baca juga: Desak Rita Raih Medali Perak! Usai PON, Siap ke Piala Dunia Panjat Tebing di Korsel 2024

Sesuai data BPS pada Maret tahun 2024, persentase penduduk miskin di Kabupaten Karangasem sebesar 6,52 persen (27.760 Jiwa). Nilai ini di bawah angka kemiskinan nasional yang tercatat sebesar 9,03 persen.

“Saya meyakini dengan kerja keras dan kolaborasi kita bersama kemiskinan di Kabupaten Karangasem dapat terus kita turunkan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya,” ucap Gede Dana. 

Meskipun mengalami penurunan, namun persentase ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Bali.

Persentase kemiskinan di Karangasem masih paling tinggi, berada di posisi terakhir di bawah Buleleng 5,39 persen dan Klungkung 5,30 persen (Data BPS).

“Untuk itu, saya minta kepada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait agar melaksanakan seluruh program penanggulangan kemiskinan secara sungguh-sungguh, tepat sasaran sesuai data yang akurat dan valid,” jelas Gede Dana.

Menurut Gede Dana, sesuai hasil berita acara Musyawarah Desa (musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel) di 14 desa dan 3 kelurahan yang dilakukan pada Juli-Agustus 2024, jumlah KK Miskin ekstrem mengalami penurunan dari 48 Kepala Keluarga (KK) menjadi 25 KK. “Miskin ekstrem ini perlu mendapatkan penanganan dan perhatian kita bersama,” ungkapnya. 

Gede Dana pun menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah agar data 25 KK miskin ekstrem tersebut sebagai sasaran utama dalam program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada anggaran perubahan tahun 2024 dan anggaran tahun 2025. (mit)