Gratifikasi dari Perspektif Filosofi Pancasila dan Membangun Peradilan Korupsi yang Holistik

TRIBUN-BALI.COM - Gratifikasi adalah pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara/pejabat negara.

Gratifikasi bisa berupa uang, barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, fasilitas wisata, pengobatan dan sebagainya. 

Hal ini berkaitan  dengan mencuatnya nama Kaesang Pangarep disusul Mahfud MD yang naik fasilitas jet pribadi.

Baca juga: Penanggulangan Dampak Inflasi, Rp2 Juta per KK, Adicipta: Agar Semua Insan Sama Rasa, Sama Dapat!

Kaesang merupakan Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sementara Mahfud MD merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dan Menteri Politik Hukum dan Keamanan. 

Perlu ditegaskan bahwa, gratifikasi secara prinsip bersifat netral dan wajar.

Akan tetapi dalam kenyataannya dilapangan bisa dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai suap.

Terutama berhubungan dengan jabatan sesuai tugas dari pejabat.

Baca juga: Deklarasi Suyadinata &Mulia-Pas, Linierkan Program Sekolah Gratis, Entaskan Krisis Air Kuta Selatan 

Pasal gratifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 

Kaesang Pengarep bukanlah seorang Pegawai Negeri/Pemerintah atau Pejabat Negara maka sesuai bunyi Undang-Undang, tidak bisa diterapkan gratifikasi, kecuali secara etik sebagai ketua umum partai.   

Respon dari Mahfud MD yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut Kaesang adalah tindakan yang tidak etis dan tidak adil.

Sementara pengakuan Mahfud MD sendiri, saat menjabat sebagai Ketua MK pernah mendapatkan fasilitas transportasi dari pihak lain berupa jet pribadi. 

Hal ini merupakan kontradiksi dalam melihat posisi masalah, dimana kalau fair justru beliau yang harus melaporkan gratifikasi tersebut saat menjabat Ketua MK dulu, saat menjadi pejabat negara dari lembaga yudikatif. 

Sesuai asas legalitas dalam hukum pidana, seseorang pada dasarnya tidak bisa dipidana kecuali atas adanya aturan hukum yang sudah ada terlebih dahulu (vide Pasal 1 ayat 1 KUHP). 

Apabila ingin menambah frasa melalui pengembangan norma secara filosofi dan perkembangan fenomena di dalam negeri sesuai kemajuan zaman, jikalau ingin memasukan Ketum Parpol dan masyarakat umum diluar pejabat negara terkena gratifikasi, maka harus dilakukan revisi terlebih dahulu dari aturan perundang-undangan yakni Undang Undang Tipikor.

Karena Indonesia menganut sistem hukum positivism. 

Salah satu negara yang menolak menandatangani konvensi internasional tentang gratifikasi adalah Jepang, karena sudah menjadi tradisi budaya setempat.

Walaupun begitu, Jepang adalah negara yang tingkat korupsinya sangat  rendah. 

Di negara kita pun, sudah menjadi tradisi turun temurun sejak zaman kerajaan - kerajaan sampai sekarang, memberikan sesuatu sebagai ucapan terima kasih, menghadiahkan sesuatu dalam acara seperti pernikahan, ulang tahun, meninggal dunia, membalas budi baik orang, menghargai kinerja orang yang berprestasi, dan lain sebagainya adalah budaya masyarakat kita.

Tepatnya lebih pada persoalan sopan santun, etika, moral.

Dalam pergaulan bersama di masyarakat, orang tua sering mengingatkan soal etika, seperti ucapan, terima kasih, tolong dan mohon maaf.

Adalah dinilai tidak beretika, ketika orang sudah dibantu, tapi tidak ada ucapan terima kasihnya dari orang yang dibantu.

Ungkapan terima kasih itu bisa disampaikan secara verbal atau dalam bentuk pemberian sesuatu sebagai wujud apresiasi.

Jadi bukan soal pamrih atau tidak pamrih, namun, sekali lagi lebih pada soal etika.

Adanya larangan gratifikasi (dengan beragam bentuk dan jenisnya) dalam Undang-Undang  Tipikor justru tidak sesuai dengan tradisi, budaya, adat, etika dalam kehidupan bermasyarakat yang sudah berlangsung turun menurun.

Apakah kemudian hal itu, dengan memasukan gratifikasi dalam Undang-Undang Tipikor sebagai suatu tindak korupsi bagi pejabat/ASN, pegawai pemerintahan kemudian bisa menghilangkan korupsi di Indonesia?

Dikaitkan dengan filsafat Pancasila dimana adalah konsep pemikiran yang berfokus pada nilai-nilai dasar yang menjadi panduan dalam kegidupan berbangsa dan bernegara, salah satu sila dari Pancasila yakni sila kelima berbunyi "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".

Keadilan disini tentu bisa berbeda dari sudut pandang masing masing, yang pada prinsipnya mempunyai makna adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak masyarakat Indonesia secara etika dan adat yang ada. 

Apabila dikaitkan dengan gratifikasi yang merupakan bentuk pemberian atau hadiah sebagai rasa terima kasih atas bantuan dari seseorang kepada orang lain yang sudah menjadi budaya luhur dari orang Indonesia, sebagaimana budaya orang Jepang, maka gratifikasi harusnya tidak masuk dalam klasifikasi delik pidana. 

Namun jikalau didalam aturan hukum formil sesuai Undang-undang Tipikor yang telah memasukan gratifikasi sebagai perbuatan pidana bagi Pejabat Negara/ASN, Pegawai Pemerintah, Penegak Hukum, maka maknanya jadi berbeda.

Dimana suatu tindakan korupsi dianggap sebagai tindakan penyekewengan dari sila kelima dari Pancasila yang dapat menyebabkan ketidak adilan antar pemerintah dan masyarakat serta ketidak adilan terhadap negara.

Padahal sesuai makna diatas gratifikasi adalah pemberian hadiah yang merupakan tanda terima kasih kepada pihak lain atas kebaikan dan jasanya, yang telah hidup dan berkembang dalam budaya kearifan bangsa.

Terjadilah kontradiksi dengan pengertian korupsi yang punya makna memperkaya diri sendiri atas jabatan yang diembannya sebagai seorang pegawai pemerintah. 

Untuk itu mengapa dalam Undang-Undang Ti;pikor tidak difokuskan kepada pengembalian kerugian negara secara persuasif dalam tingkat penyelidikan dan proses penyidikan?  Dimana sesuai doktrin hukum pidana bersifat Ultimum Remedium (Jalan terakhir jikalau segala upaya sudah tidak ada titik temu).

Mengapa tidak mengadopsi sistem di negara-negara maju dalam pemberantasan korupsi, baik di negara negara  skandinavia maupun inggris.  Faktanya, baik upaya pencegahan maupun penindakan telah gagal, dimana korupsi justru secara masif disegala lini masih terjadi, justru sumber pangkalnya terletak pada sistem pengawasan dan moral yang sangat rendah.

Korupsi terjadi sejak dari perekrutan pegawai hingga timbul politik transaksional. 
Dalam negara hukum, kedudukan penguasa dengan rakyat dimata hukum adalah sama dan sederajat (Equality before the law). Yang membedakan hanyalah fungsinya, yakni pemerintah atau penguasa berfungsi mengatur sedangkan rakyat adalah pihak yang diatur.

Pemerintah atau penguasa maupun masyarakat memiliki satu pedoman yang sama yaitu peraturan perundang-undangan. 

Sistem peradilan pidana di Indonesia ditengarai telah lama menjadi industri hukum sebagaimana diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD dalam forum ILC pada 11 Februari 2020 lalu. Masih ditemukan praktik penyimpangan dalam penegakan hukum, padahal telah ada KPK sebagai badan antikorupsi, di samping Kejaksaan Agung dan Bareskrim Mabes Polri. 

Belajar dari negara maju yang indeks korupsinya sangat rendah, dapat dicatat, negara Denmark selain Inggris yang patut diteladani. Denmark, menurut laporan Global Transparency International tahun 2021 menduduki peringkat pertama dalam pemberantasan korupsi dengan nilai indeks 88 dari nilai acuan 100.

Di Denmark, lembaga antikorupsi tidak dipimpin polisi atau pejabat antikorupsi melainkan lembaga Ombudsman dan oditur Negara yang terintegrasi langsung dengan pemerintah. Ombudsman tidak bisa berjalan dengan baik dan optimal bila penegak hukumnya juga tidak baik.

Ombudsman Denmark didirikan pada tahun 1955 sebagai lembaga independen, yang merupakan sarana kepentingan publik yang berporos pada pemerhati transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pemerintahan serta memiliki tanggung jawab sebagai pengawas, penasihat dan penyidik terhadap pejabat yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan. 

Kebijakan transparansi di bawah skema keterbukaan yang dilakukan sejak tahun 2009 menjadi upaya pengawasan efektif dalam memantau perilaku para pejabat, sehingga politisi di Denmark menjadi panutan masyarakat dengan gaya hidup sederhana.

Parlemen Denmark mempunyai komitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Bandingkan dengan Indonesia! 

Demikian juga Inggris, dengan sistem hukum yang kuat dan peraturan yang sangat ketat serta mekanisme penegakan hukum yang efektif sangat berperan dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Inggris, serupa Denmark, mempunyai  lembaga pengawasan independen dalam penindakan dan pencegahan.

Lembaga tersebut berwenang memeriksa pelanggaran etika pejabat pemerintah. Adanya budaya antikorupsi dimana digalakkan pentingnya akuntabilitas dan integritas, sehingga  dapat mengurangi toleransi dalam perbuatan korupsi. Selain itu, media yang bebas dan independen yang dapat menjadi pengawas serta dinamisator dan stabilisator dalam transparansi dan akuntabilitas. 

Di Inggris menurut sejarawan Peter Caray, pertarungan korupsi terjadi paling sengit dalam 50 tahun terakhir ini, dan seharusnya Indonesia meniru cara Inggris dalam pemberantasan korupsi.  Antara lain, menaikan remunerasi  bagi hakim dan penegak hukum serta pegawai negeri.

Remunerasi hakim di Inggris dinaikan hingga 500 persen, agar para hakim tidak lagi terpengaruh iming-iming para pihak dalam perkara. Mendirikan komite khusus di parlemen yang tugasnya memeriksa laporan keuangan negara yang terdiri dari 7 orang yang mempunyai integritas dan kapabilitas mumpuni, di angkat dan disumpah langsung oleh Raja Inggris.

Terpenting menurut Peter Caray, adalah menggalakan revolusi mental  dengan cara pendekatan agama dan filsafat ultilarianisme, yaitu memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

Doktrin ultilarianisme di populerkan oleh Jeremi Bhetam dan adiknya Samuel Bhetam yang menitik beratkan pada efisiensi, persahabatan dan integritas dalam pemerintahan.

Hal ini patut jadi pembelajaran bagi bangsa ini kedepan, khususnya revolusi mental. 

Kedua negara ini memiliki sistem yang kuat, tranparan dan akuntabel, ditangani oleh pihak yang benar benar independen. 
Sementara Indonesia, walaupun  sudah memiliki lembaga Ombudsman, KPK, Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri, tetapi struktur hukum tersebut belum bisa menekan korupsi. Sebaliknya, tidak jarang terjadi peradilan yang aneh, perdata dijadikan pidana, kepentingan politik dibawa ke ranah hukum. 

Apabila saat ini penegak hukum lebih berorientasi pada kepentingan untung rugi (dagang), keadaan ini mirip dengan tontonan atas peradilan di Amerika, sebagaimana dikatakan William T. Pizzi, pakar hukum Amerika dalam pembelaannya yang sangat fenomenal yakni,  Trial Without Trust (peradilan sesat). 

Ada beberapa hal menjadi pemicu kondisi tersebut antara lain: 

1. Sistem. Kita mempunyai sistem yang sangat menunjang terjadinya korupsi, salah satunya adalah sistem pemilu langsung, untuk Pemilu Kepala Daerah maupun Presiden. Dengan biaya/ cost yang begitu tinggi, sehingga antara modal dengan pendapatan sangat tidak berimbang, memberi upaya untuk melakukan korupsi. Hal ini seperti lingkaran setan yang tidak mungkin dicegah oleh penegak hukum, maka tidak heran banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi. 

2. Budaya. Korupsi sulit diubah karena kondisi ekonomi yang diakibatkan sistem yang membuat kesejahteraan tidak merata, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin tetap saja miskin. Fakta yang bertentangan dengan cita-cita Proklamasi dan esensi Kontitusi kita. 

3. Peraturan perundang-undangan, yang kadang ambivalen/tidak tegas, baik tujuan pencegahan maupun dalam penindakan. Contohnya Pasal 4 UU Tipikor yang berbunyi: "Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapus dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3."

Konsekuensi bunyi pasal tersebut membuat para koruptor cenderung memilih pasang badan ketimbang menyerahkan kerugian baik berupa gratifikasi maupun hasil korupsinya. 

Hal ini merintangai upaya pengembalian kerugian negara. Lain halnya apabila pasal tersebut berbunyi, “Apabila pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan kerugian negara atau perekonomian negara, maka dapat dipertimbangkan dan/atau tidak akan dituntut pidana”.

Begitu pula sebaliknya, “Apabila ternyata terbukti tidak mau mengembalikan kerugian negara dan atau perekonomian negara, pelaku akan dijatuhi pidana maksimal beserta denda disertai perampasan seluruh aset miliknya". 

Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Guru Besar Hukum Dari Universitas Padjadjaran Bandung, Prof Dr I Gde Pantja Astawa, Kalau berbicara tentang "common enemy" (musuh bersama), masing-masing rezim pemerintah yang berkuasa, berbeda beda. Misalnya, antara pemerintah Orba dan pemerintahan pasca reformasi sampai sekarang.

Pada masa Orba, 'common enemy" nya adalah (Partai) KOMUNIS (Indonesia), sedangkan rezim pasca reformasi hingga saat ini 'common enemy' nya KORUPSI. Walaupun common enemy pada masa Orba adalah Komunis, tidaklah lantas berarti bahwa pada zamannya tidak ada korupsi.

Bedanya, kalau pada masa Orba korupsi dilakukan "di bawah meja" birokrat, pungli, sedangkan sekarang  mejanya sekalian di korupsi saking ganasnya korupsi yang terjadi saat ini.

Dengan kata lain Korupsi masa kini sudah sistemik, sudah menjelajah dan merasuki berbagai bidang kehidupan. Karena sudah sistemik, tentu upaya menanganinya tidak bisa dilakukan secara parsial, reaktif, pilih kasih dan di "framing" (karena berbagai alasan yang berujung pada kepentingan kekuasaan), tapi harus dilakukan secara holistik, komprehensif, menyeluruh dengan membangun SISTEM yang berbasis pada budaya bangsa, Pancasila, UUD 1945 dan hukum positif yang ada. Kalau hendak membangun Sistem (yang tidak korup), dapat menggunakan pendekatan Sistem Lawrence Friedman, yaitu :

1. Legal Structure - Khususnya Badan atau Aparat Penegak Hukum yang dibangun harus bersih dan berintegritas (Polisi, Jaksa, KPK). 

2. ⁠Legal Substance - Hukum positif yang hendak dibuat harus sedemikian rupa substansinya menutup peluang terjadinya korupsi. 

3. ⁠Legal Culture - Harus berbasis pada budaya dan Idiologi negara, Pancasila sebagai "filter", mana model pemberantasan korupsi di negara lain bisa diadopsi dan mana yang tidak perlu diadopsi, termasuk konvensi-konvensi internasional tentang korupsi, TPPU dan gratifikasi, yang bisa di adopsi dan yang tidak perlu diadopsi. Semuanya itu disesuaikan dengan Budaya dan Filsafat Pancasila

Selama ini praktek pemberantasan korupsi masih berkutat atau berpusar pada hal-hal yang sangat tidak substansial, bahkan cenderung atau bertedensi "cari Panggung" (istilah anak-anak muda "Pansos - Panjat Sosial"), reaktif, tidak berdasar pada sistem masing-masing aparat penegak hukum bergerak sendiri-sendiri dengan model dan stylenya yang berbeda. 

Tidak ada sinergitas, masing-masing lebih mementingkan ego sektoralnya dan memandang sesama Aparat Penegak Hukum sebagai rival. 

Maka, perlu kemauan bersama untuk memperbaiki, baik dari segi sistem, mental maupun politik dari pemegang kebijakan, baik pemerintah, DPR, maupun para penegak hukum.  Dengan rendahnya tingkat korupsi tentu akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan negara untuk kesejahteraan bersama. 

Penulis: Agus Widjajanto

Praktisi Hukum, pemerhati  Sosial budaya dan Sejarah bangsanya , saat ini sedang menempuh pendidikan S3 Ilmu Hukum Di Universitas Padjajaran Bandung